Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan program pemberian bantuan beras cadangan pangan (CPP) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berlanjut sampai Maret 2024.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram H Lalu Johari di Mataram, Selasa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pemberian bantuan CPP sampai Maret 2024 sesuai informasi dari Bulog dan ketersediaan beras yang akan dibagi.
"Kalau belum ada informasi riil dari Bulog, kami juga belum berani sampaikan ke publik. Jadi awal tahun ini KPM dapat jatah beras CPP selama tiga bulan yakni Januari, Februari, dan Maret 2024," katanya.
Dikatakan, total penerima bantuan CPP di Kota Mataram saat ini tercatat sebanyak 38.203 KPM, tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram dengan jatah satu KPM masing-masing 10 kilogram.
"Dengan demikian, total bantuan beras CPP yang disalurkan ke Kota Mataram di bulan Januari hingga Maret 2024 sebanyak 382.030 ton. Itu pun kalau tidak ada tambahan KPM pada kuota Februari dan Maret 2024," katanya.
Baca juga: Alhamdulillah!! pekan depan ribuan warga Mataram dapat bantuan pangan beras
Baca juga: Alhamdulillah, bantuan pangan beras diberikan Januari hingga Maret
Menurut dia, jumlah KPM yang menerima beras CPP Januari 2024 bertambah 1.142 KPM dari sebelumnya 37.061 KPM pada Desember 2023 menjadi 38.203 KPM di Januari 2024.
"Data tambahan KPM sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat. Untuk kuota dua bulan ke depan, kita belum tahu apakah ada tambahan sasaran atau tidak, sebab tambahan ini sepenuhnya kewenangan dari pemerintah mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," katanya.
Lebih jauh Johari mengatakan, pendistribusian bantuan beras CPP jatah Januari 2024 dijadwalkan dibagi mulai Senin (5/2-2024), sedangkan jatah Februari direncanakan dibagi setelah Pemilu 2024.
"Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya salah paham terhadap pembagian beras CPP. Jangan sampai bantuan CPP dipolitisir," katanya.
Untuk pembagian kuota Januari, Johari mengakui sedikit terlambat sebab seharusnya jatah Januari dibagi pada bulan yang sama.
Hanya saja, katanya, pembagian CPP jatah Januari ini tertunda karena adanya verifikasi data penerima yang dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), yang kemudian dikembalikan ke DKP, untuk dilanjutkan ke Bulog NTB.
"Itulah yang menjadi salah satu kendala kami, sehingga pembagian CPP bulan Januari sedikit terlambat," katanya.
