Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan antisipasi agar peristiwa meninggal maupun sakit para petugas pemilu pada masa lalu di tingkat bawah tidak berulang pada Pemilu 2024.
"Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diharap melakukan antisipasi agar peristiwa meninggalnya dan sakit pada penyelenggara pemilu di tingkat bawah tidak berulang pada Pemilu 2024," kata Anggota Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/2).
Pemilu 2019 mencatat korban pada penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Pada Januari 2020, media ramai memberitakan pernyataan Ketua KPU Arif Budiman bahwa pada Pemilu 2019 ada sebanyak 894 penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit akibat kelelahan," kata dia.
Baca juga: Komnas Perempuan : Pemimpin terpilih perlu dorong kementerian tinjau perda diskriminatif
Baca juga: Komnas Perempuan sebut Kekerasan dialami RA miliki alur mirip KDRT
Komnas Perempuan juga meminta KPU dapat memastikan semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye ada masa tenang pada 11-13 Februari. Jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
Berita Terkait
Komnas Perempuan minta Polri lindungi jurnalis dalam tugas
Jumat, 3 November 2023 20:47
Komnas dorong industri film bebas dari kekerasan
Jumat, 31 Maret 2023 6:25
Komnas sebut urgensi penguatan pelayanan perempuan dan anak
Sabtu, 20 April 2024 5:40
Tak ada keadilan restoratif bagi pelaku TPKS
Minggu, 17 Maret 2024 7:06
Komnas Perempuan apresiasi penanganan kasus penyekapan PRT
Senin, 19 Februari 2024 19:17
Peserta Pemilu 2024 diminta jadikan isu PRT
Selasa, 13 Februari 2024 18:04
Komnas Perempuan meminta pemerintah awasi iklan dan praktik medis P2GP
Senin, 12 Februari 2024 18:38
Pemimpin terpilih diminta selesaikan pelanggaran HAM
Jumat, 19 Januari 2024 4:38