Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet.
"Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Budi mengatakan bahwa program makan gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 pada Senin (26/2) lalu.
Budi menjelaskan bahwa APBN 2025 disiapkan dengan memperhitungkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya, di mana program utama dari Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.
Baca juga: Anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu, itu di luar susu gratis
Menurut Budi, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam pengentasan kasus stunting masih terus berjalan.
Pada pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu ditambah bukan hanya balita, tetapi juga anak-anak melalui program makan siang.
"Jadi ini udah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tapi di atas balita juga ingin kita tambah dengan program makan siang," kata Budi.
Baca juga: Makan siang dan susu gratis serius diwujudkan TKN Prabowo-Gibran
Ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya makan bersama, contohnya di sekolah atau pesantren.
"Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15 ribu per anak.
Saat ditanya terkait pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes Budi menilai perhitungan untuk masing-masing daerah bisa saja berbeda.
"Kalau di Jogja ya cukup," kata Budi.
Baca juga: Capres Prabowo bantah program gizinya bisnis menggiurkan
