Tiktok bantu turunkan 10 juta konten hoaks terkait Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihak Tiktok membantu pemerintah dengan menurunkan atau take down 10 juta konten berita hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Data tersebut merupakan hasil penyaringan selama masa kampanye dan pemilu yakni sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024.

"Tiktok sendiri sudah melapor ke kami selama pemilu ini dia sudah men-take down 10.8 juta (konten) hoaks. Ini yang secara mandiri tanpa kita minta," kata Budi saat memberikan keterangan pers di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa.

Informasi tersebut diturunkan lantaran dianggap menyesatkan dan bersifat provokatif terhadap pihak-pihak tertentu.

Tidak hanya platform media sosial asal China itu saja. Google juga dikatakan Budi telah membantu pemerintah menyaring berita hoaks terkait pemilu.

"Google juga hampir 2 juta lebih yang sudah di take down, secara mandiri ya bukan kita yang minta," kata Budi.

Baca juga: Kominfo tangani 1.321 konten hoaks politik

Budi pun mengapresiasi kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan swasta asal luar negeri itu. Tidak hanya swasta, Budi beserta jajarannya juga bergerilya menyaring berita hoaks di media sosial selama masa kampanye pemilu.

Alhasil, sebanyak 1.971 berita hoaks telah diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoax dimana 1.971 hoax kita take down," kata Budi.

Baca juga: Kemenkominfo menutup 1.321 konten hoaks politik

Sisa berita hoaks yang lain, lanjut Budi, tidak diturunkan melainkan hanya diberikan stampel "hoaks" saja lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya.

Budi menjelaskan narasi hoaks yang bergulir di media sosial pun beragam, dari mulai bersifat provokatif hingga isu yang tidak benar.

"Judulnya enggak masuk akal seperti Pak Hadi mau nyapres kan ini hoax dong," jelas dia.

Dari data yang diterima Budi, 92 persen berita hoaks tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu.

Namun setelah proses penyaringan hoaks telah dilakukan, Budi mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan aman. Isu-isu yang berkeliaran di media sosial pun dia nilai masih dalam kondisi wajar dan tetap diawasi pihaknya.

Baca juga: Polri mengingatkan masyarakat tak jadi penyebar hoaks

Dia memastikan pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, bahkan sampai presiden dan wakil presiden RI telah dilantik.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Bawaslu NTB ajak media massa tangkal hoaks Pemilu

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Baca juga: Anak-anak muda kritis perlu membantu kurangi hoaks seputar Pemilu 2024
Baca juga: Antusiasme pemilih muda pengaruhi penurunan angka hoaks