Mataram, NTB (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Mataram, NTB, mengusulkan kebutuhan dana untuk pelaksanaan studi analisis pembukaan jalan penghubung antara wilayah Rembiga, Kota Mataram, ke Midang, Kabupaten Lombok Barat.
"Untuk kegiatan studi analisis kita akan ajukan anggaran Rp100 juta melalui APBD Perubahan 2024," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, NTB, Kamis.
Rencana pembukaan jalan itu atas pertimbangan kondisi arus lalu lintas di jalan penghubung DR Wahidin Rembiga, Kota Mataram, ke Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, semakin parah kendati sudah ada pembukaan Jalan Dakota.
Akses jalan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya dan sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan Gunung Sari sehari-harinya bekerja, belajar, atau beraktivitas di Kota Mataram.
Karena itulah, studi analisis dimaksudkan untuk mengukur dan menilai tingkat kelayakan, dampak, dan manfaat rencana pembukaan Jalan Dakota ke arah utara di wilayah Midang.
Selain itu, dari hasil studi analisis itulah baru dapat dilihat konsep pembangunan jalan tersebut seperti apa serta kebutuhan anggarannya baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan fisik.
"Jika studi analisis selesai tahun ini, tahun depan pembebasan lahan bisa dilakukan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik," katanya.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan opsi pembukaan jalan baru untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan harus melakukan pelebaran Jalan DR Wahidin Rembiga.
Alasannya, karena di Jalan DR Wahidin pelebaran tidak memungkinkan karena kawasan tersebut sudah padat penduduk sehingga efek sosial lebih besar.
"Kalau kita buka jalan baru di Udayana atau Dakota, kita tinggal bebaskan lahan saja sebab areal tersebut masih dalam bentuk sawah," katanya.
Sementara, untuk merealisasikan rencana itu, pihaknya segera melakukan komunikasi dengan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat, agar tahun ini setidaknya sudah ada komitmen bersama agar anggaran untuk pembebasan lahan bisa dialokasikan dalam APBD perubahan 2024.
Setelah itu, pemerintah kota bisa koordinasi dengan Balai Jalan Nasional (BJN) untuk anggaran pembangunan sebab anggaran pembukaan jalan biasanya diberikan sharing dari pemerintah pusat.
"Artinya, kita bebaskan lahan, pemerintah yang bangun jalan," katanya.
Wali kota berharap, konsep rencana pembangunan jalan baru itu bisa menjadi prioritas pemerintah pusat sebab skenario pembuatan jalan layang yang pernah diwacanakan di kawasan itu dinilai cukup rumit dan berat.
"Dulu memang pernah diwacanakan, akan dibuat jalan layang untuk mengurai kemacetan di Rembiga. Tapi ternyata, dalam perencanaannya cukup rumit dan berat," katanya.
Berita Terkait
Pemkot Mataram bebaskan lahan untuk bangun jalan inspeksi DAS Jangkuk
Minggu, 19 Mei 2019 17:25
Pemkot Akan Bangun Jalan Inspeksi Kali Unus
Senin, 1 Februari 2016 23:06
Mataram Akan Bangun Jalan Pinggir Kali Ancar - (d)
Jumat, 25 September 2015 17:55
Pemkot mataram bangun jalan alternatif cegah kemacetan
Senin, 8 Juli 2013 18:12
Antisipasi genangan, PUPR Mataram gencarkan normalisasi sungai
Minggu, 24 Maret 2024 13:36
PUPR Mataram pasang 150 meter pengaman tanggul cegah erosi pantai pesisir
Jumat, 22 Maret 2024 13:33
Rehab sekolah di Mataram dapat bantuan Rp20 miliar dari DAU
Kamis, 11 Januari 2024 17:52
PN Mataram-NTB menerima 55 permohonan konsinyasi proyek jalan nasional
Jumat, 24 November 2023 21:05