Indonesia perkuat konektivitas pelayaran di ASEAN

id Indonesia,Kemenbub,ASEAN,MTWG,konektivitas pelayaran,Brunei Darussalam,asean maritim

Indonesia perkuat konektivitas pelayaran di ASEAN

Sejumlah delegasi Indonesia dalam pertemuan kelompok kerja transportasi maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritime Transport Working Group) yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Rabu (8/5/2024). ANTARA/HO-Humas Kemenhub

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia membahas sejumlah kesiapan jaringan pengoperasian pelayaran lintas negara dalam pertemuan ke-46 ASEAN Maritime Transport Working Group (46th MTWG) sebagai upaya meningkatkan konektivitas di wilayah ASEAN.

“Terkait pembahasan pengoperasian jaringan pelayaran kapal roro di ASEAN, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap proyek-proyek yang dapat meningkatkan perekonomian global khususnya melalui konektivitas yang meningkatkan perdagangan antarnegara,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan, di Brunei Darussalam, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub turut serta dalam delegasi Pemerintah Indonesia menghadiri Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritime Transport Working Group) yang diselenggarakan, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6-8 Mei 2024.

Lollan mengungkapkan dari pertemuan tersebut, negara anggota diharapkan dapat memberikan informasi terbaru mengenai mekanisme koordinasi nasional tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan serta rencana induk nasional untuk pembangunan pelabuhan dan jalan untuk akses pelabuhan yang lebih baik.

“Kami menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung peningkatan konektivitas Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan cara penyelesaian masalah (debottlenecking), khususnya terkait dengan perizinan, untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan yang termasuk dalam daftar PSN,” ujar Lollan dalam keterangan di Jakarta.

Lebih lanjut, Indonesia juga berupaya untuk mendukung aksesibilitas dari pelabuhan melalui jalan akses dari dan menuju pelabuhan, serta mendorong pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung pemanfaatan pelabuhan.

Selain itu, peningkatan konektivitas di Indonesia juga didukung melalui dibentuknya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang berfungsi sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan.

“KPIP menjadi point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN dan proyek prioritas,” ujar Lollan.

Lebih lanjut Lollan mengatakan sehubungan dengan pelayaran kapal roro dengan rute Dumai-Melaka, disampaikan bahwa pada sisi darat pelabuhan Bandar Sri Junjungan saat ini sedang dalam tahap konstruksi terminal penumpang dan diperkirakan akan selesai pada Juni 2024 dengan progres saat ini mencapai 61 persen dan pembangunan fasilitas CIQS di area pelabuhan yang ditargetkan selesai pada akhir 2024.

Saat ini, Lollan menjelaskan, Indonesia sedang menyusun Joint Task Force Roro Dumai-Melaka Indonesia bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait di Indonesia dan menyarankan Malaysia untuk membentuk Joint Task Force gabungan dari dua negara untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

Adapun terkait dengan rute roro Bitung-Davao, Indonesia menurut Lollan, melalui pertemuan yang telah dilaksanakan dengan stakeholder terkait, ditemukan beberapa fakta bahwa Tahuna dan Gensan telah menjalin hubungan dagang tradisional sejak bertahun-tahun yang lalu dengan komoditas utamanya adalah kebutuhan rumah tangga.

“Kargo utamanya adalah ikan, kelapa, dan perlengkapan untuk membangun kapal tradisional,” ujar Lollan.

Selanjutnya, ditemukan juga fakta bahwa terjadi peningkatan jumlah pergerakan orang pada waktu-waktu tertentu, contohnya Natal, Idul Fitri atau liburan sekolah dengan para migran berpindah antara kedua negara tersebut dan seringkali dijumpai PiSa (keturunan dari orang Filipina dan Sangihe).

“Melihat situasi tersebut, kami mengusulkan untuk mempertimbangkan transportasi orang dan barang tidak hanya dibatasi dengan kapal roro, namun dikembangkan ke kapal dagang nonkonvensi. Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan membentuk Joint Task Force untuk mendapatkan solusi dan menyusun program yang konstruktif bagi kedua negara,” kata Lollan.

Pertemuan yang dipimpin oleh Brunei Darussalam selaku Chair ini dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN, serta negara mitra dialog, termasuk China, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

Turut serta dalam kegiatan ini Organisasi Maritim terkemuka, seperti International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DSCA), Partnership for Infrastructure (P4I) Australia, dan ASEAN Secretariat.

Baca juga: Dua siswa Bulukumba terpilih sebagai peserta ASEAN DSE
Baca juga: Menko Perekonomian tekankan pentingnya kolaborasi ASEAN dan GCC dalam WEF 2024

Adapun delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan, dengan anggota perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), PT Pelindo dan Indonesia National Shipowners Association (INSA).