Mendagri mendorong pemda di Papua penuhi kebutuhan anggaran Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) di Papua segera penuhi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurut dia, ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

"Dari tahun 2022, kami sudah menerbitkan surat edaran, semua daerah agar mempersiapkan koordinasi dengan KPUD, bawaslu daerah, Polri, TNI, jajaran untuk menyiapkan pembiayaan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Mendagri menjelaskan bahwa pembiayaan pilkada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang realisasinya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen bersumber dari APBD 2023 dan tahap kedua 60 persen dari APBD 2024.

Adapun besarannya sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang disepakati pemda dengan penyelenggara maupun pihak keamanan. Adanya tahapan realisasi pembayaran ini diterapkan agar keuangan daerah tidak terlalu terbebani.

"Oleh karena itulah dari tahun 2023, kami melakukan zoom meeting berkali-kali. Saya dengan tim mengecek semua daerah, mengejar-ngejar. Cepat bayar,” jelasnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi karena 32 pemda di Papua telah menyepakati NPHD dengan KPU daerah maupun bawaslu daerah.

Namun, untuk kesepakatan dengan pihak keamanan, masih ada 14 pemda yang belum menandatangani NPHD dengan TNI dan 12 pemda dengan Polri. Adapula pemda yang belum sepenuhnya merealisasikan anggaran yang telah disepakati dalam NPHD. Dikatakan bahwa dukungan anggaran kepada pihak keamanan dibutuhkan mengingat upaya menjaga keamanan perlu dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara.

"Bukan pada saat hari-H, mulai penggalangan dari awal untuk cipta kondisi perlu biaya semua, ini artinya mulai dari sekarang realisasi anggarannya," ujar Tito.

Baca juga: BPSDM Kemendagri tekankan kompetensi kepemimpinan
Baca juga: Kemendagri serahkan DP4 kepada KPU

Tito meminta kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat menggelar rapat untuk mengejar kabupaten/kota yang belum merealisasikan anggaran pilkada.

"Kalau tidak, nanti mereka bilang mereka tidak bisa melakukan pilkada karena tidak ada uangnya, alasannya begitu saja ke tingkat pusat ngeluh-nya kepada saya, sudah kami bereskan semua begitu," pungkasnya.

Selain Mendagri, forum tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menjadi pembicara kunci. Hadir pula narasumber lainnya dari KPU RI, Bawaslu RI, Polri, dan TNI.