Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat Syirajuddin berjanji mengatensi keluhan warga terkait ketiadaan jaringan informasi dan teknologi atau blank spot yang terjadi di Kecamatan Langgudu di Kabupaten Bima.
"Kita berharap, beberapa titik blank spot ini mesti bisa disikapi pemerintah untuk menyamaratakan pemanfaatan jaringan telekomunikasi," ujarnya di Mataram, Rabu.
Atensi ini, kata Syirajuddin, untuk menyikapi keluhan warga Langgudu yang disampaikan melalui forum mahasiswa setempat saat melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD NTB, Senin (3/6).
Baca juga: Pemprov NTB dorong pemda memperkuat optimasi jaringan internet
Menurut dia, sebagai wakil rakyat tentu apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan disampaikan ke pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan, sehingga bisa mendapatkan solusi dari persoalan tersebut.
Namun, demikian untuk menyamakan data antara pemerintah dengan data versi masyarakat, DPRD mengagendakan akan turun lapangan secara langsung dan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah.
"Kita sepakat sama-sama turun lapangan untuk mengkroscek, mana data yang benar sesuai realitas di bawah. Kita berharap, beberapa titik blank spot mesti disikapi pemerintah," katanya.
Baca juga: NTB optimistis bebas "blank spot" 2021
Syirajuddin tidak menampik, bahwa di NTB masih ada daerah-daerah yang belum memiliki sinyal telekomunikasi atau blank spot tersebut.
Mengingat, untuk membangun sebuah jaringan telekomunikasi ini tidak mudah karena membutuhkan biaya cukup besar, sehingga peran pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk berkolaborasi mengurangi atau menghilangkan blank spot tersebut.
Ketua Forum Mahasiswa Langgudu (Formal) Bima-Mataram, Imam Hayadi mengakui dari 15 desa di Kecamatan Langgudu, delapan desa dan dua dusun di antaranya kesulitan sinyal.
"Kita berharap, ini diperhatikan oleh pemerintah," ujarnya.
Baca juga: 195 desa di NTB "blank spot" telekomunikasi
Imam menyebut delapan desa dengan blankspot itu adalah Desa Kangga, Dumu, Sambane, Karampi, Waduruka, Sarae Ruma, Kawuwu, dan desa Kalodu. Sementara dua dusun tersebut yaitu Dusun Taasera di Desa Doro O'o dan Dusun Nadi di Desa Laju.
"Memang ada perbedaan data. Cuma, kami masyarakat yang merasakan dan tahu langsung kondisi kami di lapangan. Yang benar, ada delapan desa dan dua dusun belum ada internet yang memadai," katanya.
Baca juga: Kominfo mendukung MotoGP dengan optimalkan 16 titik lemah sinyal
Kepala Diskominfotik Provinsi NTB Najamuddin Amy mengakui ada 103 titik atau lokasi di NTB yang masih blank spot dan lemah sinyal. Dengan rincian 34 lokasi yang masih blank spot di lima kabupaten dan 69 lokasi masih mengalami lemah sinyal di tujuh kabupaten di NTB.
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB terus memperkuat sinkronisasi data area blank spot dan lemah sinyal di NTB. Sinkronisasi data-data tersebut dilakukan bersama Dinas Kominfotik kabupaten/kota se-NTB dan sinergi dengan BAKTI Kementerian Kominfo serta penyedia jasa internet di wilayah NTB.
"Mudah-mudahan sinkronisasi data blank spot dan lemah sinyal ini bisa menjadi atensi Kementerian Kominfo melalui Bakti, Balmon dan provider seperti Telkomsel, XL dan lainnya," katanya.
Berita Terkait
DPRD NTB dukung upaya pangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi
Rabu, 20 November 2024 16:43
DPRD dan Pemprov NTB tinjau tambang bahan galian C di Lombok Timur
Rabu, 20 November 2024 15:14
DPRD NTB menunggu langkah hukum dari penggugat pascaputusan PN Mataram
Minggu, 17 November 2024 21:17
Penyaluran bansos di NTB dihentikan
Jumat, 15 November 2024 12:31
Legislator: Program MBG buka peluang pengusaha lokal di NTB
Jumat, 8 November 2024 18:20
Polisi mulai selidiki kasus penipuan anggota DPRD NTB berinisial AR
Jumat, 8 November 2024 13:27
DPRD dan Bapenda Lombok Tengah melakukan uji petik potensi pajak hotel
Selasa, 5 November 2024 17:09
Akademisi Unram: Cawabup di Sumbawa Barat terima gaji DPRD rugikan negara
Jumat, 1 November 2024 15:31