Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat segera memiliki mal pelayanan publik (MPP) yang mengintegrasikan seluruh pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat.
"Insya Allah dalam waktu dekat, mal pelayanan publik Kota Bima akan diresmikan, kalau tidak ada hambatan, MPP Kota Bima akan diluncurkan pada 26 Juni 2024," kata Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Mahfud melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan mal pelayanan publik terpadu atau terintegrasi ini sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan bagi masyarakat.
"Hal ini juga dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang mal pelayanan publik yang mengintegrasikan seluruh pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat," terangnya.
Baca juga: BP3MI NTB segera gabung di Mal Pelayanan Publik Mataram
Baca juga: DPMPTSP Kota Mataram siapkan ruang layanan kesehatan di MPP
Mahfud menjelaskan, pada mal pelayanan publik Kota Bima ini nantinya terisi semua organisasi perangkat daerah, meliputi Dinas Dukcapil, Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perijinan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan dinas/badan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pada masyarakat.
"Ini semua sebagai wujud ikhtiar dalam rangka mempermudah dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bima, hingga berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah. Semua layanan publik nantinya dibuka satu pintu pada kantor MPP Kota Bima," katanya.
Berita Terkait
Anggaran program Makan Siang Gratis di Lombok Tengah masuk APBD 2025
Kamis, 21 November 2024 18:28
Ratusan personel TNI bantu Polri amankan Pilkada NTB 2024
Kamis, 21 November 2024 18:14
Komunitas masyarakat pelopor rehabilitasi narkoba dibentuk di Mataram
Kamis, 21 November 2024 16:56
Pengumpulan zakat di Lombok Timur capai Rp15 miliar
Kamis, 21 November 2024 16:38
Rohmi-Firin keberatan sikap KPU NTB terkait keributan di debat terakhir
Kamis, 21 November 2024 15:36
KPU: Keributan di debat terakhir Cagub/Cawagub NTB akibat miskomunikasi
Kamis, 21 November 2024 15:35
LPK NTB diminta perluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri
Kamis, 21 November 2024 15:30
Lombok Utara percepat penurunan stunting
Kamis, 21 November 2024 15:24