Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerima kunjungan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand serta perwakilan dari Royal Thai Embassy di Jakarta, Jumat.
Rombongan dipimpin Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu.
Kunjungan dilakukan untuk mempelajari pengalaman reformasi birokrasi Indonesia, khususnya transformasi digital, pelayanan publik, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan program transformasi digital yang sedang dijalankan Pemerintah Indonesia.
"Salah satunya memangkas proses bisnis. Sekarang ada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi. Kita sedang mengintegrasikan layanan dalam satu portal, yang dimulai dengan menghentikan penambahan aplikasi, sesuai arahan Presiden," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta.
Berdasarkan kajian yang dilakukan pada berbagai negara maju, keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola yang umum sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Solusinya adalah membuat suatu agensi yang mampu menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang biasa disebut sebagai Government Technology (GovTech). Menjawab kebutuhan tersebut, Anas mengatakan Indonesia kini telah memiliki INA Digital sebagai GovTech.
Tugas utama dari INA Digital adalah menyatukan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga. Beberapa layanan prioritas nantinya akan dipadukan oleh INA Digital dalam satu portal.
Layanan yang dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM daring, izin keramaian, hingga layanan aparatur negara.
"Masih on progress, sekitar September-Oktober 2024 kita selesaikan ini," ujarnya.
Sementara itu, Parit berpendapat bahwa Thailand dan Indonesia menghadapi tantangan serupa, dimana lembaga-lembaga pemerintah memiliki aplikasi masing-masing yang belum terintegrasi.
"Lebih mudah jika masyarakat memiliki one stop service dalam satu platform. Tidak hanya memudahkan akses pelayanan publik, namun juga berujung pada efisiensi dan transparansi sistem layanan," ucap Parit.
Thailand saat ini juga berupaya mengintegrasikan aplikasi pemerintah. Terdapat puluhan aplikasi yang dimiliki instansi pemerintah Thailand, bahkan terdapat instansi yang memiliki lebih dari satu aplikasi.
Baca juga: Pemkot Bima usulkan penambahan alokasi PPPK ke Kemenpan-RB
Baca juga: Literasi digital hingga BerAKHLAK kriteria mutasi ASN
Tantangannya adalah sistem yang tidak mudah diintegrasikan serta adanya egosektoral instansi. Parit menaruh perhatian terhadap literasi digital masyarakat di negara berkembang untuk mengimbangi adanya transformasi digital yang sedang didorong pemerintah.
Meskipun akses internet di Thailand relatif mudah seperti di Indonesia, masyarakat Thailand menghadapi ancaman keamanan dan kejahatan siber.
"Penggunanya cukup banyak, namun saat ini justru rentan dengan kejahatan siber, seperti phising atau penipuan online," ujarnya.
