Mataram (Antara NTB) - Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang menyebutkan, realisasi pencairan bantuan pangan nontunai di kota ini sudah mencapai 74 persen dan ditargetkan bisa 97 persen pada tanggal 22 Desember 2017 .
"Untuk mencapai target tersebut, kami terus melakukan program percepatan dengan mengoptimalkan kader dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait," katanya seusai memimpin rapat evaluasi pendistribusian BPNT di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Rapat evaluasi pendistribusian BPNT itu dihadiri oleh Kepala Cabang BRI Mataram Muhammad Harsono, perwakilan BRI pusat Dwi Mulyono, Kepala Divre Bulog NTB Ahmad Ma`mun, perwakilan dari Dinas sosial NTB dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Kota Mataram.
Martawang yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, mengatakan, berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 339/2016, disebutkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Mataram sebanyak 25.680 kepala keluarga (KK).
Dari jumlah itu, sebanyak 10.230 KK merupakan KPM dari PKH, dan 15.450 KPM non-PKH, atau masyarakat penerima beras sejahtera (rastra) yang saat ini disalurkan melalui BPNT.
"Dari 25.680 KPM, BPNT saat ini sudah terdistribusi 74 persen, atau 19.266 KPM, sisanya kami targetkan bisa 97 persen sampai 22 Desember 2017, atau di atas target nasional 85 persen," katanya.
Sementara menurut Kepala Cabang BRI Mataram Muhammad Hartono, mengatakan, untuk bisa mencapai target 97 persen itu, 1.535 KPM yang sudah menerima kartu namun belum melakukan pencairan harus segera diingatkan melakukan transaksi.
Pasalnya, berdasarkan informasi dari petugas menyebutkan, sebanyak 1.535 KPM yang belum melakukan transaksi atau pencairan BPNT itu rata-rata berprofesi sebagai buruh sehingga mereka belum sempat.
"Tapi kami sudah mengingatkan kepada KPM, mereka harus segera menggesek atau mencairkan BPNT itu terakhir pada tanggal 22 Desember 2017, jika tidak dana mereka akan hangus dan dikembalikan ke kas negara," ujarnya.
Dalam pencairan BPNT, KPM bisa melakukan transaksi pada 27 warung gotong royong elektronik (e-warong) dan 65 agen BRI Link yang tersebar di enam kecamatan di Mataram.
Menurut Harsono, terjadinya keterlambatan pencairan BPNT tahun 2017 ini, karena tahun 2017 merupakan tahun pertama uji coba BPNT di Indonesia dan di NTB baru dilaksanakan di Kota Mataram.
"Tahun ini menjadi tahun pencetakan kartu, pendistribusian kartu, dan pencairan BPNT sehingga wajar kalau ada keterlambatan," ujarnya.
Tapi tahun depan, lanjutnya, sistem pencairan akan lebih baik lagi dan bantuan akan dicairkan per dua bulan, sehingga KPM bisa melakukan transaksi setiap tanggal 25 ke atas pada bulan bersangkutan.
"Satu KPM mendapatkan bantuan Rp110 ribu per bulan, mereka bisa mencairkannya untuk membeli beras, gula, minyak goreng dan telur," katanya. (*)
