Bapanas antisipasi lonjakan permintaan sembako saat pilkada 2024

id badan pangan nasional,pilkada serentak 2024,cadangan beras pemerintah,kampanye bagi sembako

Bapanas antisipasi lonjakan permintaan sembako saat pilkada 2024

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono†(tengah) bersama petugas Satgas Pangan dan Tim Pengendaian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali berbincang dengan pedagang saat meninjau Pasar Badung di Denpasar, Bali, Rabu (27/3/2024). Peninjauan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga bahan-bahan pokok sekaligus memastikan ketersediaannya di pasaran khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

Mataram (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengantisipasi permintaan pasokan dan harga sembako yang berpotensi mengalami lonjakan saat kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan pilkada serentakberimplikasi terhadap sembako seperti yang pernah terjadi saat pileg dan pilpres beberapa waktu lalu.

"Sebagian calon kepala daerah menggunakan sembako (untuk kampanye), tentu itu tidak bisa dihindari. Pemerintah perlu menjaga itu (pasokan dan harga sembako)," ujarnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Maino mengatakan Presiden Joko Widodo telah menugaskan Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat pada Agustus, Oktober, dan November 2024.

Bantuan pangan itu tidak semata-mata karena pilkada, tetapi sebagai bentuk upaya pemerintah mengantisipasi kekurangan pasokan sembako di tingkat akar rumput.

"(Bantuan pangan) bisa juga antisipasi manakala nanti saat pilkada terjadi peningkatan kebutuhan sembako khususnya bagi para calon kepala daerah," kata Maino.

Pada 27 November 2024, Indonesia akan mengadakan pilkada secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kota administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam jumlah 37 provinsi tersebut karena memiliki status daerah otonomi khusus.

Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, termasuk pada momentum pilkada serentak.

Sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan terbaru untuk menambah impor untuk memenuhi pemintaan selama pesta rakyat tersebut. Kuota impor beras Bulog masih sebanyak 3,6 juta ton pada 2024.