Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengungkapkan usulan perpanjangan masa kerja lembaga itu sudah diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada Presiden Joko Widodo.
“Bu Menteri sudah kirim surat ke Presiden tentang kemungkinan perpanjangan itu,” kata dia di Jakarta, Minggu.
Meski tidak menjelaskan secara detail terkait pengusulan, tapi Hartono mengaku optimistis masa kerja BRGM yang akan berakhir tahun ini dapat kembali diperpanjang setidaknya untuk 10 tahun ke depan.
Hal tersebut dikarenakan menurutnya, untuk menyelesaikan target rehabilitasi atau restorasi lahan gambut dan mangrove Indonesia tidak bisa lima tahun tapi harus dilakukan secara berkelanjutan.
BRGM di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup sendiri telah melakukan upaya restorasi lahan gambut seluas 1,3 juta hektare dalam periode 2016 hingga 2022 pada tujuh provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.
Jumlah tersebut sudah melebihi target restorasi ekosistem gambut 1,2 juta hektare sampai dengan 2024 yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Sekaligus mencatatkan pembentukan 1.236 kelompok masyarakat (Pokmas) program Desa Mandiri Peduli Gambut, yang sebanyak 378 Pokmas di antaranya berhasil eksisting mengembangkan kegiatan usaha di area restorasi lahan gambut sebagai nilai tambah ekonomi kemandirian keluarga sejak dibentuk periode 2017-2021 sampai saat ini.
Kemudian, melakukan rehabilitasi mangrove seluas 34.911 hektare atau melampaui dari target seluas 33 ribu hektare pada tahun 2021. BRGM selanjutnya berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare sebagaimana yang diamanahkan dari pemerintah pada 2022-2024.
Target tersebut dibagi menjadi dua yakni 200 ribu hektare untuk rehabilitasi melalui kegiatan penanaman oleh masyarakat dan 400 ribu hektare lainnya berupa pengelolaan lanskap mangrove berkelanjutan termasuk di dalamnya melindungi areal mangrove yang masih utuh melalui penguatan regulasi, kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: Enam helikopter dikerahkan padamkan api Karhutla 1.073 hektare di Riau
Baca juga: Optimalisasi regulasi penting bagi Kebijakan Satu Peta
“Pengalaman Jepang, dan Florida di Amerika Serikat yang sudah memulai upaya ini sejak tahun 70-an masih berlangsung sampai saat ini. Jadi bagaimana mungkin kita selesai dalam lima tahun, melihat kondisi yang ada setidaknya butuh 10 tahun (menyelesaikan target) dengan payung hukum dan dukungan anggaran yang lancar,” ujar Kepala BRGM Hartono.
