Mataram (ANTARA) - Hiruk pikuk politik kian terasa menjelang perayaan pesta demokrasi memilih kepala daerah. Obrolan warung kopi, yang semula banyak membahas isu-isu sosial dan gosip artis, kini lebih sering membahas manuver politik.
Ruangan besar sebuah hotel bintang empat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, hari ini, berkumpul ratusan orang dari berbagai perwakilan organisasi kepemudaan, ormas, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, hingga aparat keamanan.
Mereka menyerukan komitmen untuk menciptakan pilkada damai agar pesta demokrasi yang digelar 5 tahunan itu tidak menimbulkan pertikaian dan perpecahan di masyarakat. Pilkada Serentak 2024 harus menjadi ajang adu gagasan dan program bagaimana meningkatkan kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu 27 November 2024 merupakan tanggal yang ditunggu-tunggu bagi ratusan juta rakyat Indonesia, tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat. Tenggat waktu itu hanya tersisa seumur jagung.
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin mengajak semua pihak untuk mengikuti regulasi dan norma agar pesta demokrasi nanti berjalan lancar dan aman.
Purnawirawan TNI Angkatan Darat itu meminta masyarakat tidak mudah terbawa perasaan dan tidak mengomentari sesuatu yang tidak pada tempatnya agar sistem pemerintahan mendatang bisa berjalan harmonis dalam keberagaman.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), daftar pemilih sementara pada pilkada tahun ini tercatat sebanyak 3,96 juta jiwa yang didominasi oleh perempuan 2,02 juta jiwa dan pemilih laki-laki mencapai 1,94 juta jiwa.
Jutaan pemilih itu tersebar di 8.405 tempat pemungutan suara yang berada di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan.
Deklarasi pilkada damai adalah upaya untuk meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Komitmen bersama itu guna menjaga muruah pemilihan kepala daerah secara demokratis yang telah berlangsung selama 2 dekade terakhir.
Tingkatkan pengamanan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 5,56 juta jiwa pada tahun 2023. Wilayah majemuk yang dihuni oleh tiga etnis besar, yaitu Suku Sasak, Suku Samawa, dan Suku Mbojo tersebut menjadi perhatian serius aparat keamanan.
Bila berkaca Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif pada 14 Februari 2024 lalu, Nusa Tenggara Barat terbilang kondusif lantaran jarak fisik dan psikografi antara pemilih dengan calon yang dipilih tidak terlalu dekat.
Momen pilkada pada pengujung tahun ini bisa berbeda cerita karena telinga dan lidah cenderung lebih sensitif. Kedekatan emosional calon kepala daerah dengan pemilih yang masih berada dalam lingkungan keluarga besar punya kerentanan tinggi mengalami gesekan.
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terus berusaha menjaga stabilitas sosial-politik masyarakat agar tidak muncul konflik horizontal yang bisa berpengaruh terhadap jalannya pesta demokrasi tersebut.
Jumlah personel gabungan yang terlibat dalam kegiatan pengamanan pilkada serentak di NTB ada sekitar 10.625 personel. Sarana pendukung keamanan sebanyak 43 kendaraan taktis, 50 kapal perairan, 583 kendaraan roda empat, dan 1.936 kendaraan roda dua.
Kapolda NTB Irjen Polisi Raden Umar Faroq mengatakan pihaknya mengoptimalkan pengamanan tempat pemungutan suara karena lokasi itu dianggap rawan gesekan.
Kepolisian dan tentara telah menandai orang-orang yang tidak menyukai keamanan. Agen intelijen diterjunkan untuk mengamankan pilkada agar berjalan tertib, aman, dan lancar.
Berbagai celah yang berpotensi menjadi pemantik ketidakstabilan terus dipantau dan diawasi aparat keamanan agar tidak menimbulkan ancaman yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Awasi media sosial
Hasil survei penetrasi internet Indonesia tahun 2024 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah pengguna internet mencapai 221,56 juta jiwa dari total populasi penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa pada tahun 2023.
Tingkat penetrasi internet mencapai 79,5 persen atau meningkat 1,4 persen bila dibandingkan periode sebelumnya. Perkotaan berkontribusi terhadap penetrasi internet di Indonesia dengan angka sebanyak 69,5 persen, sedangkan perdesaan hanya 30,5 persen.
Mayoritas pengguna internet masih memakai koneksi ini untuk mengakses media sosial. Informasi yang menyebar sangat cepat melalui media sosial menjadi salah satu daya tarik karena setiap orang bisa dengan mudah mendapatkan kabar teranyar tentang calon kepala daerah hanya melalui ponsel.
Kini jarak dan waktu tidak bisa lagi membatasi sajian informasi yang tersedia pada berbagai platform media sosial. Keberadaan media sosial yang mudah diakses publik bisa memperlebar jurang perbedaan pilihan dalam pilkada serentak.
Berita benar dan berita bohong yang beredar di media sosial acapkali sulit dibedakan sehingga bijak dalam menggunakan media sosial adalah syarat mutlak dalam mewujudkan pilkada damai.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB Itratip mengungkapkan dinamika di lapangan biasanya dimulai dari isu yang dikelola di media sosial dari awalnya adu jargon hingga bisa berujung menyentuh isu SARA. Pengawasan lalu-lintas informasi media sosial kini menjadi atensi serius.
Bawaslu NTB segera membentuk sukarelawan online yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan literasi digital kepada masyarakat pengguna media sosial. Para sukarelawan itu terdiri atas anak muda dengan jumlah sekitar 150 orang untuk menjaga suasana pilkada damai di media sosial.
Pilkada sesungguhnya merupakan momen penting bagi kemajuan daerah sehingga pikiran bijak sangat diperlukan untuk kelancaran proses pemilihan. Masyarakat yang semakin rasional dan dewasa dalam berpolitik adalah mereka yang tidak mudah tersinggung dengan adanya perbedaan.
Bagi mereka, ide dan program peserta pilkada menjadi pijakan terpenting saat memilih kepala daerah untuk masa tugas 5 tahun mendatang.
