Anggota DPRD sepakat anggaran BPPD NTB dibekukan

Mataram (Antaranews NTB) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Barat, H Ruslan Turmuzi, mengaku setuju jika alokasi anggaran untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dibekukan dalam APBD 2019 menyusul kisruh kepengurusan yang terjadi di lembaga itu.

"Saya setuju alokasi anggaran untuk BPPD di stop dulu lah, sampai masalah mereka dapat diselesaikan," katanya di Mataram, Kamis.

Ruslan mengatakan, salah satu tugas BPPD itu adalah mempromosikan potensi pariwisata daerah ke luar. Terlebih, saat ini pariwisata NTB sedang dalam kondisi terpuruk pascabencana gempa bumi.

"Mestinya kinerja BPPD ini harus ditingkatkan atau dioptimalkan, bukan malah berseteru bertengkar sana sini," ketusnya.

Menurut Ruslan, dengan keadaan BPPD yang terus mengalami konflik internal, masyarakat akan menilai kinerja BPPD saat sekarang cenderung mengalami penurunan.

"Kalau ini terus berseteru masyarakat akan melihat kinerja BPPD ini seperti apa. Kalau sudah seperti itu apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat di tengah terpuruknya pariwisata," ujar Ruslan.

Ia menambahkan, idealnya orang-orang yang duduk di keanggotaan BPPD harus terdiri dari orang-orang yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang itu.

"Kalau di dalamnya ada intervensi politik dan ada titipan-titipan, maka sudah barang tentu, perseteruan di tubuh BPPD itu tidak akan pernah terselesaikan," katanya.

Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan menegaskan tidak akan membahas anggaran BPPD di APBD 2019.

"Nanti pas pembahasan anggaran, saya akan sampaikan di Badan Anggaran (Banggar) agar BPPD tidak mendapat dana di APBD 2019," tegasnya.

Untuk itu, Ketua Fraksi PKS di DPRD NTB ini, menegaskan DPRD perlu bersikap atas kisruh kepengurusan di BPPD NTB itu. Sebab, kisruh kepengurusan antara kubu Ketua Fauzan Zakaria yang kini maju sebagai calon legislatif (Caleg) dan pengurus inti lainnya, dikhawatirkan berdampak terhadap program pemulihan pariwisata NTB pascagempa.

Karena itu, sambungnya, cara efektif untuk meredakan kepentingan antara kedua kubu, pilihannya adalah tidak memberikan dana pada lembaga itu.

"Bagaimana, program pemulihan pariwisata kita bisa jalan, jika antar pengurusnya terus kisruh dan konflik. Malulah seharusnya," kata Johan Rosihan.