DPRD NTB usulkan pembangunan rumah singgah di Jakarta dan Bali

Mataram (Antaranews NTB) - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan agar Pemerintah Provinsi membangun rumah singgah di Jakarta dan Bali yang nantinya difungsikan sebagai penginapan bagi keluarga pasien rujukan.

Anggota DPRD NTB H Usmar Iwan Surambian di Mataram, Rabu, menilai sudah waktunya provinsi ini memiliki rumah singgah yang dikhususkan bagi keluarga pasien. Sebab, selama ini banyak di antara warga NTB, kesulitan mencari tempat tinggal sementara saat pasien sedang dirujuk di Jakarta dan Bali.

"Rumah singgah ini diperlukan, supaya masyarakat dapat kemudahan dan tidak lagi dipusingkan dengan biaya hidup mulai penginapan, makan dan minum selama menunggu pasien dalam perawatan di rumah sakit di Jakarta dan Bali," ujarnya.

Ia menyatakan, usulan pembangunan rumah singgah di Bali dan Jakarta tersebut, karena selama ini dua tempat itu menjadi lokasi rujukan bagi pasien asal NTB, ketika rumah sakit daerah tidak mampu lagi menangani pasien karena keterbatasan peralatan dan kurangnya dokter spesialis.

"Bayangkan untuk tinggal di Jakarta saja selama satu bulan keluarga pasien harus mengeluarkan biaya hingga Rp5 juta, belum biaya yang lain-lain. Begitu juga ketika pasien harus dirujuk ke Bali, keluarga pasien mengeluarkan Rp3 juta. Itu kalau satu bulan, bagaimana lebih dari itu," jelas Iwan Surambian.

Menurutnya, meski pun pemerintah kabupaten/kota atau pun provinsi NTB memberikan bantuan kepada keluarga maupun pasien yang sedang dirujuk di Jakarta dan Bali, melalui Baznas hal tersebut belum tentu dirasa mencukupi. Mengingat, biaya hidup maupun obat-obatan yang ditanggung keluarga pasien sudah cukup besar.

"Pasien yang dirujuk itukan hampir setiap hari, baik dari Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur. Dan rata-rata itu minta rujukan ke Bali atau Jakarta. Bahkan, masyarakat juga belum tahu meminta bantuan dari pemerintah. makanya kalau ada rumah singgah ini akan membantu buat mereka," ucap anggota Komisi I DPRD NTB itu.

Karena itu, politisi PKS ini berharap agar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi berkoordinasi bagaimana untuk membangun rumah singgah tersebut. Kalau pun belum saatnya dibutuhkan, paling tidak pemerintah harus melengkapi fasilitas rumah sakit dan dokter spesilis sehingga tidak perlu ada lagi rujukan ke Bali maupun Jakarta.

"Kalau tidak mau dan berat bangun rumah singgah. Lengkapi dong fasilitasi rumah sakit kita. Percuma rumah sakit kita di bangun besar-besar," katanya.(*)