Beirut (ANTARA) - Setelah lebih dari dua tahun mengalami kekosongan politik, parlemen Lebanon pada Kamis (9/1) memilih Kepala Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai presiden.
Aoun memperoleh 99 suara dalam putaran kedua pemungutan suara di parlemen yang beranggotakan 128 kursi tersebut, setelah sebelumnya hanya meraih 71 suara di putaran pertama.
Kursi kepresidenan Lebanon telah kosong selama lebih dari dua tahun sejak Presiden Michel Aoun meninggalkan jabatannya pada 31 Oktober 2022.
Pemilihan Aoun sebagai presiden terjadi menyusul upaya diplomatik internasional yang intensif dari sejumlah negara untuk mengakhiri kekosongan kepemimpinan di Lebanon, negara yang situasi politik dan keamanannya sangat dipengaruhi oleh konflik yang meningkat dengan Israel.
Pemungutan suara pada Kamis itu dihadiri sejumlah diplomat asing, termasuk utusan khusus Prancis Jean-Yves Le Drian serta para duta besar dari Komite Lima (Mesir, Prancis, AS, Qatar, dan Arab Saudi) yang memantau isu kekosongan presiden di Lebanon.
Sesuai dengan Konstitusi Lebanon, presiden harus berasal dari komunitas Kristen Maronit, perdana menteri dari Muslim Sunni, dan ketua parlemen dari Muslim Syiah. Masa jabatan presiden adalah enam tahun, dan ia dapat dipilih kembali setelah enam tahun dari akhir masa jabatannya sebelumnya.
Komandan Militer
Joseph Aoun lahir pada 10 Januari 1964 di Sin El-Fil, distrik Matn, Lebanon timur. Ia adalah ayah dari dua anak laki-laki dan memiliki dua gelar sarjana dalam ilmu politik dan ilmu militer. Ia juga menguasai bahasa Inggris dan Prancis.
Aoun bergabung dengan militer sebagai relawan pada 1983, kemudian mendapatkan kenaikan pangkat hingga menjadi komandan angkatan darat pada Maret 2017. Ia mengikuti berbagai pelatihan militer di Lebanon dan luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, dengan pelatihan terakhir pada 2009.
Baca juga: Presiden AS awasi ketat serangan antara Israel dengan Lebanon
Sepanjang karier militernya, Aoun menerima lebih dari 15 medali kehormatan militer, termasuk medali perang sebanyak tiga kali, medali persatuan nasional, medali kehormatan militer, dan medali dalam perang melawan terorisme.
Aoun bukanlah komandan militer pertama yang menjadi presiden di Lebanon. Sebelumnya, ada empat komandan militer lain yang pernah menjabat sebagai presiden, yaitu Fouad Chehab, Emile Lahoud, Michel Suleiman, dan Michel Aoun.
Tantangan Besar
Di bawah kepemimpinannya, angkatan darat Lebanon meluncurkan kampanye militer anti-teror pada 19 Agustus 2017, yang dikenal sebagai Fajr al-Joroud, melawan afiliasi ISIS (Daesh) di wilayah perbatasan timur dengan Suriah.
Kampanye ini berhasil mengusir militan dari wilayah Baalbek.
Sebagai presiden baru, Aoun diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan akibat krisis ekonomi dan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang berdampak pada kondisi kehidupan di Lebanon.
Baca juga: Lebanon mendesak komite gencatan senjata
Perang terbaru Israel di Lebanon juga meninggalkan kehancuran besar di seluruh negeri, yang akan membutuhkan upaya presiden untuk mengamankan hibah dan bantuan internasional guna membantu proses rekonstruksi.
Penempatan tentara di Lebanon selatan
Aoun mengawasi penempatan pasukan militer di Lebanon selatan di bawah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang berlaku sejak 27 November 2024.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut bertujuan untuk mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.
Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel diwajibkan menarik pasukannya ke selatan Garis Biru – sebuah perbatasan de facto – secara bertahap, sementara tentara Lebanon harus ditempatkan di Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.
Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa sejak serangan Israel ke Lebanon dimulai pada 8 Oktober 2023, setidaknya 4.063 orang telah tewas, termasuk perempuan, anak-anak dan tenaga kesehatan, sementara 16.664 lainnya mengalami luka-luka.
Sumber: Anadolu
