Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan tambang emas ilegal yang diduga dikelola warga negara asing asal China di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa karena dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB Abdul Rahim mengatakan keberadaan kegiatan penambangan ilegal di wilayah itu telah merusak lingkungan.
"Nyata kerusakan lingkungan akibat keberadaan tambang ilegal ini. Curah hujan biasa aja sudah banjir dan tanah longsor. Padahal sebelumnya nggak seperti ini, karena apa hutan-hutan sudah dibabat untuk alih fungsi lahan jadi tambang," ujarnya di Gedung DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Baca juga: Kejati NTB tindak lanjuti temuan KPK terkait tambang ilegal Sekotong
Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini mengungkapkan operasi tambang ilegal di Kecamatan Lantung ini sudah meresahkan karena menggunakan alat berat excavator yang dikelola pekerja asal China.
"Jadi kami minta pemerintah mengevaluasi ini, apalagi ini sudah menggunakan alat berat dan dikelola orang luar (China) ," kata Rahim.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh menutup mata dan membiarkan kegiatan ilegal ini terus terjadi. Meskipun persoalan izin tambang ini di tangan pemerintah pusat, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus mengambil sikap agar tidak merugikan masyarakat dan negara.
"Jangan ada kesan pembiaran. Kita tidak mau hal ini terus terjadi makanya kita minta semua elemen harus tampil menyuarakan karena dampak yang ditimbulkan merusak. Kalau pun misalkan ada izin tambang, perlu ada pengaturan," ucapnya.
Baca juga: Presiden Prabowo atensi tambang emas ilegal di Sekotong Lombok Barat
Terkait keberadaan tambang ilegal tersebut, pihaknya bersama Komisi IV DPRD NTB akan turun ke lapangan untuk menggali ataupun mencari tahu atas persoalan tersebut, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait.
Sementara anggota DPRD NTB lainnya, Rusli Manawari tak menampik keberadaan tambang emas diduga ilegal di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, ia melihat keberadaan tambang tersebut secara tidak langsung mampu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
"Kalau itu ilegal, apa solusinya. Karena, jangan lupa dari tambang-tambang ini masyarakat bisa mencari makan, bisa meningkatkan taraf hidupnya. Makanya, pemerintah perlu juga memberikan solusi untuk mengatur ini," katanya.
Baca juga: Walhi lakukan investigasi terkait tambang emas ilegal di Sekotong Lombok Barat
Baca juga: Imigrasi Mataram dukung pengungkapan kasus tambang emas ilegal di Sekotong
Baca juga: Polisi kesulitan telusuri identitas WNA China terlibat tambang ilegal di Lombok Barat
Baca juga: KPK sebut tambang emas ilegal di Sekotong Lobar beromzet Rp1,08 triliun
Tambang emas ilegal di Sumbawa resahkan warga, Pemprov NTB diminta ambil sikap
Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB Abdul Rahim. ANTARA/Nur Imansyah.
