Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI terkena efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,03 triliun, sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Komisi I DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri RI tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.032.000.137.571 atau sebesar 20,53 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp9.896.588.491.000 sehingga pagu alokasi setelah efisiensi sebesar Rp7.864.450.920.000," kata Wakil Ketua DPR RI Dave Laksono saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dave memaparkan rincian pagu alokasi Kemenlu setelah dilakukan efisiensi berdasarkan programnya, yakni terdiri atas program dukungan manajemen Rp6.552.920.411.000, penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional Rp10.852.397.000.
Lalu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta pelayanan publik Rp223.739.941.000, peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral Rp493.546.903.000, serta diplomasi dan kerja sama internasional Rp583.391.268.000.
Pada awal rapat kerja itu, Sekretaris Jenderal Kemenlu RI Cecep Herawan menjelaskan bahwa besaran efisiensi senilai Rp2,03 triliun itu terdiri atas efisiensi belanja barang Rp1,49 triliun dan efisiensi belanja modal Rp540 miliar.
Cecep memberikan sejumlah catatan mengenai beberapa penyesuaian yang dilakukan Kemenlu dalam menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025.
"Dalam melaksanakan efisiensi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, termasuk perwakilan RI di luar negeri, kami melakukan beberapa penyesuaian, mengingat kekhususan Kementerian Luar Negeri sehingga tidak dapat memenuhi secara penuh efisiensi pada item-item belanja tertentu," ujarnya.
Antara lain dalam hal efisiensi diterapkan terhadap item belanja sewa maka efisiensi akan berdampak pada pembayaran 99 kantor, gedung, dan wisma perwakilan RI di luar negeri, serta pembayaran fasilitas sewa rumah bagi 1.133 home staf yang saat ini bertugas di luar negeri.
Ia melanjutkan dalam hal efisiensi diterapkan pada item perjalanan dinas maka akan berdampak langsung terhadap rotasi, mutasi para duta besar, konsul jenderal, dan home staf lainnya untuk penugasan dari dan ke perwakilan RI di luar negeri yang harus dilaksanakan pada tahun 2025.
"Sebagaimana dimaklumi, untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan mutasi untuk sebanyak lebih kurang 750 pegawai beserta keluarga, serta juga dari anggaran yang tersedia saat ini di DIPA awal Kementerian Luar Negeri, belum juga termasuk mutasi bagi unsur pimpinan perwakilan pada tingkat duta besar, konsul jenderal, konsul, serta wakil kepala perwakilan," katanya.
Cecep menambahkan efisiensi juga dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi esensial satuan kerja pusat dan perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan perjalanan dinas luar negeri, yakni untuk partisipasi pada berbagai perundingan dan pertemuan pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.
Baca juga: Gubernur Lemhannas Ace Hasan bahas tentang penguatan geopolitik dengan Menlu
Selain itu, dalam hal penerapan efisiensi pada item belanja infrastruktur maka akan berdampak pada pembayaran pengadaan gedung yang telah dilakukan semenjak tahun 2016 melalui mekanisme pembelian melalui fasilitator atau cicil beli pada tujuh perwakilan RI di luar negeri.
"Hal lain mungkin akan berdampak pula pada upaya restorasi, renovasi beberapa gedung perwakilan kita di luar negeri," ucapnya.
Baca juga: Sebanyak 69 WNI dikembalikan dari Filipina bukan korban TPPO
Penerapan efisiensi, tambah Cecep, akan berdampak pula pada pemeliharaan aset berupa gedung, kendaraan dinas pada perwakilan RI, kontribusi pada organisasi internasional, serta pemberian fasilitas kunjungan bagi delegasi yang mengadakan sidang di wilayah kerja perwakilan RI.
Meski adanya efisiensi anggaran, ia menekankan Kemenlu RI akan terus memastikan pelayanan kepada masyarakat akan tetap dilaksanakan dengan baik dan optimal.
