Mataram (ANTARA) - Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Kusnawan menyampaikan keprihatinan terkait kebijakan pemangkasan anggaran kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE) di hotel yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan bisa berdampak terhadap sepinya okupansi hotel.
Menurut Kusnawan, kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten/kota yang mengandalkan pajak dari industri perhotelan, restoran serta hiburan.
"Dampak langsung dari pemangkasan anggaran MICE hotel adalah penurunan okupansi hotel yang berpengaruh langsung terhadap PAD sektor pariwisata," ujar Kusnawan di Mataram pada Senin (17/2).
Baca juga: Anggota DPR RI minta pemda di NTB tak khawatir soal efisiensi anggaran
Kusnawan menegaskan bahwa jika kebijakan ini terus berlanjut, hotel-hotel di NTB, terutama yang bergantung pada pasar MICE, akan mengalami kesulitan dalam menjaga tingkat okupansi.
Hal itu akan mengurangi perputaran ekonomi yang sangat penting bagi daerah. Jika keadaan ini dibiarkan, lanjut Kusnawan, dampaknya bisa lebih buruk lagi dengan adanya efisiensi tenaga kerja yang terpaksa dilakukan untuk menyesuaikan dengan penurunan pendapatan.
"Sektor pariwisata NTB bisa terkena dampak serius. Selain penurunan PAD, kami khawatir perputaran ekonomi yang terhambat akan menyebabkan terjadinya utang yang tidak terbayar di bank," jelasnya.
Baca juga: DPRD minta Pemprov NTB coret anggaran Rp400 miliar untuk efisiensi
Kebijakan pemangkasan anggaran ini tidak hanya berdampak langsung pada hotel, tetapi juga pada pihak ketiga yang terlibat dalam mendukung kegiatan di hotel, seperti vendor dan penyedia layanan lainnya. Beberapa di antaranya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terhubung dengan industri perhotelan.
Mukharom, Ketua Bidang Hukum, HAM, Advokasi, dan Perizinan IHGMA NTB, mengungkapkan bahwa pasar MICE sangat penting bagi hotel-hotel di Kota Mataram.
Pada 2023, pasar MICE memberikan kontribusi sekitar 37 persen terhadap pendapatan hotel dan meningkat hampir mencapai 50 persen pada 2024.
Penurunan anggaran untuk kegiatan MICE ini, menurut Mukharom, akan sangat merugikan hotel-hotel di Mataram dan kawasan wisata lainnya, termasuk Senggigi di Kabupaten Lombok Barat.
Baca juga: Efisiensi anggaran di Lombok Timur diperkirakan Rp73 miliar
Samsul Bahri, perwakilan pengelola hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi menghambat pencapaian target pasar yang telah direncanakan. Padahal, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama ekonomi NTB.
"Pengetatan anggaran ini bisa mempengaruhi pertumbuhan sektor pariwisata, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah," kata Samsul.
Melihat dampak serius yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut, IHGMA NTB mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan solusi dan mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran MICE.
Baca juga: Legislator minta Pemprov NTB lakukan efisiensi anggaran terkait Inpres
Lalu Kusnawan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar tidak menambah beban sektor pariwisata yang sudah mulai pulih pascapandemi COVID-19.
"Kami mencoba memahami kebijakan pemerintah, tetapi kami juga ingin memberikan masukan bahwa kebijakan ini perlu dipertimbangkan lebih matang. Kami mengusulkan adanya perencanaan kontinjensi atau implementasi kebijakan secara bertahap," ucap Kusnawan.
