Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ahmad Amrullah meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur lebih bijak mengalokasikan anggaran untuk dana bantuan sosial sekitar Rp40 miliar yang diberikan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ahmad Amrullah dalam keterangannya di Lombok Timur, Sabtu, memberikan sejumlah catatan terkait pemberian bansos yang menjadi program dari Bupati-Wakil Bupati Lombok Timur Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima bansos, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan.
"Perlu dicek lagi penerimanya berbasis by name by adress. Jangan sampai salah sasaran. Karena, problem bansos kita dari dulu seperti itu," katanya.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur mengalokasikan dana Rp8 miliar untuk bansos
Ia mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos berbasis kecamatan.
"Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentase-nya muncul? Kalau jumlah penduduk sepertinya tidak proporsional," ujarnya.
Dari data yang diterima, jumlah KPM berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut Kecamatan Keruak 11 ribu, Sakra 10 ribu, Terara 15 ribu, Sikur 21 ribu, Masbagik 22.500 ribu, Sukamulia 6 ribu, Selong 17 ribu, Pringgabaya 22 ribu.
Selanjutnya Kecamatan Aikmel 10 ribu, Sambalia 6.500, Montong Gading 6.500, Pringgasela 13 ribu, Suralaga 9 ribu, Wanasaba 12 ribu, Sembalun 3 ribu, Suela 12 ribu, Labuhan Haji 12 ribu, Sakra Timur 8 ribu, Sakra Barat 9 ribu, Jerowaru 12 ribu dan Lenek 4 ribu.
Anggota DPRD asal Dapil II Lombok Timur itu meminta Pemkab lebih transparan menjelaskan kepada publik perihal data penerima tersebut. Hal itu, perlu dilakukan guna meminta partisipasi semua pihak untuk mengawal pendistribusian bansos tersebut. Sebab, pihaknya tak ingin pemberian bansos malah menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat," ujarnya.
"Kecamatan yang penduduknya besar justru penerima bansos-nya kecil. Begitupun sebaliknya. Kami harap program bansos tidak hanya sekadar mengakomodir keinginan bupati, tapi harus lebih visioner," sambung Amrullah.
Baca juga: 10.900 UMKM di Lombok Timur dapatkan bansos Pusat
Untuk itu, ia mengingatkan kepada Pemkab Lombok Timur agar tidak terlampau banyak membuat program yang sifatnya bantuan sosial.
"Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian," terangnya.
Selain itu dalam perjalanannya, pemberian bansos, kata Amrullah, dalam jangka panjang tidak juga berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, ia berharap, Pemkab dapat lebih fokus pada kerja-kerja yang berkesinambungan.
"Jangan hanya membuat program yang sifatnya populis. Ini bansos yang akan dibagi kepada 273 ribu penerima, sedangkan penduduk miskin kita saja segitu, kemana saja sasarannya? Jangan nanti malah bagi-bagi buat tim sukses," tegas Amrullah.
Baca juga: Bupati Lombok Timur dorong optimalisasi penyaluran bantuan sosial
Amrullah juga menilai, angka Rp40 miliar yang digelontorkan Pemkab Lombok Timur untuk pemberian bansos terlampau besar. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
"Bupati dan Wakil Bupati mesti ingat, kita tengah berada dalam situasi yang cukup sulit imbas efisiensi anggaran. Belanja pemerintah pasti terganggu. Lihat lagi postur fiskal APBD," ujar Amrullah.
Oleh karena itu, kata dia, pemberian bansos kepada masyarakat di momen kali ini beluk tepat. Ia mengingatkan, saat ini, sejumlah sektor di Lombok Timur sedang butuh banyak perhatian. Misalnya di bidang infrastruktur.
"Mesti ada skala prioritas. Lihat infrastruktur kita, masih banyak sekali yang butuh perhatian. Lebih-lebih jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, rumah sakit dan sekolah butuh perbaikan segera. Alokasi dana untuk infrastruktur banyak dipangkas, Pemkab mesti cari solusi terbaik," katanya.
Baca juga: 16.393 kartu bansos di Lombok Timur bermasalah
