10.900 UMKM di Lombok Timur dapatkan bansos Pusat

id UMKM,Lombok Timur ,NTB

10.900 UMKM di Lombok Timur dapatkan bansos Pusat

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Hj Masnan (kanan) saat berdiskusi dengan Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy (ANTARA/Istimewa)

Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyatakan, sebanyak 10.900 UMKM di daerah setempat diberikan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat dalam rangka mendukung usaha yang dijalankan.

"Masing-masing UMKM mendapat dana Rp 600 ribu per orang," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Hj. Masnan usai mengikuti Webinar G20 GPFI High Level Symposium yang bertajuk “Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Keberkelanjutan dan Inklusifitas Ekonomi Perempuan, Pemuda dan UMKM" secara virtual yang dikutip dari keterangan tertulisnya di Selong, Selasa.

Ia mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM, karena sejumlah aspek ekosistem seperti kebijakan, keuangan dan permodalan sangat penting agar UMKM dapat berjalan dengan baik. Sehingga pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak dan menjaga inflasi.

"Di lain sisi UMKM masih terbentur pada akses permodalan," katanya.

Ia mengatakan, Kabupaten Lombok Timur sendiri sudah memberdayakan sistem digitalisasi pada sebagian UMKM. Sehingga ia berharap digitalisasi segera edukasi ke masyarakat, agar mereka paham dan berpindah dari sistem offline menuju online.

"Kemajuan digitalisasi ini harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau para pelaku UMKM untuk menawarkan hasil produk unggulan mereka, tidak hanya di daerah tapi bisa ke luar daerah," katanya.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada kesempatan tersebut mengatakan, Webinar ini dapat memberikan manfaat dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar, digitalisasi juga ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Digitalisasi sangat penting mendorong inklusi keuangan, karena digitalisasi semua orang dapat mengakses keuangan dan biaya transaksi lebih rendah.

"Pemerintah telah menerapkan digitalisasi, mulai dari memperkenalkan pembayaran digital, juga pembukuan atau pencatatan digital," katanya.