Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri berharap Provinsi NTB kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini disampaikan Wagub Indah Dhamayanti Putri pada kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Bima oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali melalui keterangan tertulis diterima ANTARA di Mataram, Rabu.
Meski berharap NTB mampu kembali mempertahankan WTP, namun ia menekankan bahwa pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik.
"Tentu WTP bukan tujuan akhir, tetapi merupakan komitmen dari seluruh aparatur yang bekerja untuk mempertahankan tata kelola administrasi keuangan yang baik," ucapnya.
Baca juga: NTB kembali raih WTP ke-13 kali atas laporan keuangan
Kegiatan pemeriksaan LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Bima, BPK Perwakilan Provinsi Bali menandai dimulainya proses pemeriksaan LKPD.
Selain itu kegiatan tersebut juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD.
Diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali mendapatkan predikat opini WTP yang ke-13 secara berturut-turut dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur meraih opini WTP
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah tindaklanjuti temuan BPK terkait LKPD
Baca juga: Pemkot Bima meraih WTP 10 kali berturut-turut dari BPK
Wagub berharap NTB pertahankan opini WTP dari BPK
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri (kanan) pada kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Bima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali. ANTARA/Pemprov NTB).
