Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto menyoroti minimnya perawatan dan pemerataan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik di Surabaya.
Achmad menilai, saat ini Surabaya tengah menghadapi kenaikan angka kriminalitas, namun langkah konkret dari Pemerintah Kota justru belum menyentuh aspek fundamental seperti perbaikan dan optimalisasi PJU.
"Yang dilakukan saat ini hanya sebatas pembangunan portal di wilayah perkampungan. Tapi di sisi lain, banyak PJU yang sudah butuh perawatan ulang atau kurang berfungsi dengan baik dibiarkan begitu saja," katanya di Surabaya, Jumat.
Ia menekankan bahwa, keberadaan penerangan jalan yang baik sangat penting, bukan hanya untuk kenyamanan warga saat beraktivitas malam hari, tetapi juga untuk menekan angka kejahatan di jalanan dan di pemukiman.
"Tanpa penerangan yang cukup, CCTV juga tidak bisa bekerja maksimal. Pelaku kejahatan pun cenderung memilih lokasi-lokasi gelap sebagai sasaran karena minim pengawasan. Dengan pencahayaan yang baik tentu juga memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta mengungkap kejadian kejahatan yang terjadi," katanya.
Achmad menyebutkan bahwa pencahayaan yang memadai bisa menjadi salah satu penghambat bagi pelaku kejahatan. Selain itu, PJU juga memiliki fungsi krusial dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hingga dini hari.
"Pada dini hari, jarak pandang pengendara sering terganggu karena mengantuk atau faktor kabut. Di sinilah pentingnya penerangan jalan yang terang dan merata," ujarnya.
Ia mendorong Dinas perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan PJU, termasuk daerah-daerah rawan yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius.
Pasalnya, dirinya kerap mendapat aduan dari masyarakat yang mengeluhkan kondisi PJU yang redup yang belum mendapat tanggapan dari dinas terkait.
"Surabaya ini kota besar. Tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik saja tanpa memikirkan aspek keamanan dan keselamatan. Saya harap PJU segera masuk prioritas utama dalam perencanaan APBD Perubahan maupun APBD 2026 nanti," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR RI soroti PJU di Pulau Lombok tak merata
