Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga kini belum menerima data riil terkait jumlah warga Kota Mataram yang terhapus dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Proses pendataan DTSEN itu dikomando langsung Badan Pusat Statistik (BPS), tapi kami belum terima data warga yang dihapus," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi data BPS yang menyebutkan terdapat 1,9 juta warga yang tidak berhak menerima bantuan sosial (bansos) dihapus dari DTSEN.
Jumlah itu, katanya, disebutkan secara nasional sedangkan untuk data riil jumlah warga Mataram yang dihapus hingga kini belum diterima.
"Setelah ada data terbaru dari BPS Kota Mataram, segera kami bagi," katanya.
Baca juga: Pengecekan data tunggal sosial ekonomi Lombok Tengah capai 70 persen
Menurut dia, data DTSEN merupakan penggabungan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang untuk Kota Mataram jumlah DTKS tercatat sebanyak 193.000 jiwa.
Kemungkinan, sambung Samsul, data warga yang dihapus itu terjadi karena ada data dobel atau sama sehingga dihapus.
Ia mengatakan, ketika warga sudah terhapus dari DTSEN, maka secara otomatis mereka tidak lagi berhak mendapatkan berbagai bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah.
Seperti bantuan dari program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, dan bantuan-bantuan lainnya.
Dengan adanya pembaharuan data tersebut, dapat memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana bansos, dan mengurangi potensi kecurangan atau penyelewengan.
"Prinsipnya, bantuan yang disalurkan pemerintah lebih tepat sasaran," katanya.
Baca juga: DTSEN merevolusi sistem data sosial ekonomi bangsa
Baca juga: Dinsos NTB dan BPS berkolaborasi perbaiki data kemiskinan
Baca juga: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional digunakan mulai April 2025
