Mataram (ANTARA) - Pakar Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Profesor Kadri menyatakan bentuk representasi kebebasan dalam berekspresi tidak harus dengan menaikkan bendera seri manga dan animasi "One Piece".
"Banyak cara bisa dilakukan dengan membangun dialog-dialog terbuka tanpa bising," ujarnya saat ditemui di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Kadri menilai para pemimpin pemerintahan saat ini begitu egaliter dan mau berkomunikasi dengan rakyat. Mereka menunjukkan kesetaraan baik secara simbolik maupun emosional.
Menurutnya, situasi itu adalah momentum yang bagus untuk merepresentasikan kebebasan yang tidak harus ditampilkan secara simbolik dalam bentuk bendera One Piece.
"Kita masih memiliki cara-cara lain untuk menyampaikan pendapat dengan menghadirkan perwakilan dalam jumlah yang kecil, bicara hati ke hati dengan pemimpin atau siapa yang terkait dengan apa yang diprotes," kata Kadri.
Baca juga: Guru Besar Unram soroti pola komunikasi publik Kabinet Merah Putih
"Itu saya kira jauh lebih efektif ketimbang kita bising di jalan, lalu menutup hak-hak orang lain," imbuhnya.
Kadri menyoroti berbagai kebisingan yang timbul di tengah masyarakat dan media sosial. Unjuk rasa dengan menutup jalan hingga merusak fasilitas umum memberikan citra yang kurang bagus untuk prospek pembangunan.
Pola komunikasi yang efektif adalah langsung berhadapan dengan pemimpin yang dikritik agar tidak menimbulkan kebisingan dan kegaduhan.
"Ini adalah bulan yang super simbolik dalam konteks kemerdekaan. Salah satu bentuk simbolik kemerdekaan direpresentasikan dalam bentuk bendera. Merah Putih adalah jawaban satu-satunya, harus tinggi, dan harus banyak," ujar Kadri.
Baca juga: Warning! Sekolah di Lombok Tengah dilarang pasang bendera One Piece
Baca juga: Sejumlah pedagang bendera di Mataram keluhkan sepi pembeli
Baca juga: Warga Mataram diminta lapor jika temukan bendera One Piece
Baca juga: Menbud minta fokus kibarkan merah putih
Baca juga: Soal One Piece, Ketua MPR: Hati Rakyat Indonesia tetap Merah Putih
