Mataram (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Profesor Kadri menyoroti pola komunikasi publik Kabinet Merah Putih yang seringkali membingungkan masyarakat akibat perbedaan pendapat dan pandangan.
"Ini menjadi pelajaran penting untuk pemerintahan tim Kabinet Merah Putih," ujarnya saat ditemui usai Diskusi Kamisan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Kadri mencontohkan kasus terbaru dalam merespon bendera One Piece yang dikibarkan masyarakat dan kelompok tertentu saat mendekati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Fenomena itu ramai menjadi pembicaraan publik lewat platform media sosial X pada 26 Juli 2025
Beberapa menteri mempersoalkan aksi pengibaran bendera bergambar tengkorak yang disebut Jolly Roger tersebut, bahkan razia terjadi di banyak daerah. Sedangkan, menteri lain justru menganggap fenomena itu bagian dari ekspresi publik yang tidak perlu ditanggapi secara serius.
Baca juga: Presiden Prabowo apresiasi penurunan drastis kasus Karhutla
Pada 5 Agustus 2025, Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sikap bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece dan menjamin tidak ada razia oleh aparat TNI maupun Polri terkait bendera bertema bajak laut tersebut.
Kadri memaparkan dalam teori komunikasi ada istilah groupthink atau pemikiran kelompok yang harus dimiliki oleh para pejabat teras level pemerintahan pusat hingga daerah.
Menurutnya, setiap anggota Kabinet Merah Putih harus membangun hubungan chemistry agar pesan yang disampaikan ke publik menjadi jelas dan tidak ambigu. Kabinet juga harus cepat merespon munculnya fenomena-fenomena terbaru, seperti bendera Once Piece.
Baca juga: Dasco dan Mensesneg temui Megawati di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih
Media sosial mendukung penyebaran informasi secara cepat dan masif membuat banyak fenomena yang baru muncul bisa langsung memberikan dampak besar terhadap tatanan sosial hingga politik.
"Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan, dibicarakan di level kabinet, lalu diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama," kata Kadri.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa hasil keputusan itu harus disampaikan ke publik dan tidak boleh melenceng dari apa yang sudah disepakati secara bersama dalam rapat kabinet.
Baca juga: Istana bantah pernyataan Bahlil soal rencana reshuffle kabinet merah putih
Kadri menilai pola komunikasi publik para pejabat era Presiden Jokowi yang seringkali berbeda pandangan juga terulang pada kabinet Presiden Prabowo lantaran implementasi groupthink kabinet yang belum maksimal.
"Fenomena saat ini cepat sekali muncul dan itu harus segera mungkin juga direspon, diputuskan bagaimana cara menyikapinya, dan harus satu suara untuk menjelaskannya, tidak boleh keluar (melenceng)," pungkas Kadri.
Baca juga: Prabowo ungkapkan rekrut menteri-menteri dari kepemimpinan SBY
