Mataram, NTB (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan pihaknya mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026, salah satunya untuk melanjutkan program Transmigrasi Patriot.
Ia menuturkan pihaknya akan membahas usulan tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung Senin (1/9) pekan depan.
“Insya Allah nanti kami akan baru bicarakan dengan DPR hari Senin dalam rapat kerja, sehingga kini kami belum bisa pastikan (berapa anggarannya), tetapi informasi awal sekitar Rp1,9 triliun,” kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.
Ia menyatakan anggaran tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp100 miliar dibandingkan anggaran yang diterima pihaknya tahun ini sebesar Rp1,8 triliun.
Baca juga: DPR ingatkan alokasi anggaran pendidikan harus tepat sasaran
Ia mengatakan anggaran pada 2026 rencananya dialokasikan untuk percepatan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) lahan transmigrasi, melanjutkan pelaksanaan Program Transmigrasi Patriot melalui Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot, hingga revitalisasi sekolah dan infrastruktur publik di kawasan transmigrasi.
Iftitah pun menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Ia menuturkan, usai mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2025 sebesar Rp2,55 triliun pada Februari lalu, pihaknya justru mengembalikan Rp777 miliar dari pagu tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kementerian maupun lembaga lain yang membutuhkan.
Baca juga: Dispora NTB harap alokasi anggaran Fornas VIII tak terkena efisiensi
Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan karena Kementrans baru dihidupkan kembali setelah sebelumnya merupakan sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sehingga terdapat regulasi kelembagaan yang masih perlu dibenahi.
Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kementrans juga terbatas, sehingga dikhawatirkan anggaran sebesar Rp2,55 triliun tersebut tidak dapat terserap semua secara optimal.
“Kami kembalikan kepada negara Rp777 miliar agar anggaran tersebut betul-betul bisa diselamatkan dan penyerapannya juga nanti bisa lebih maksimal,” ujar Iftitah.
Ia pun mengajak seluruh unit kerja di bawah Kementrans, termasuk dinas-dinas terkait di daerah, untuk meningkatkan koordinasi implementasi program dan penggunaan anggaran agar APBN dapat terserap secara optimal dan efisien.
“Oleh karena itu, sekali lagi, kami, Kementerian Transmigrasi, berharap koordinasi, sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas yang membidangi tentang ketransmigrasian,” imbuhnya.
