Pemkab Lombok Tengah diminta antisipasi fluktuasi harga pangan

Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi fluktuasi harga pangan yang berpotensi terjadi pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Agustus 2025.

"Hal ini harus dilakukan agar ke depan harga berbagai bahan kebutuhan pokok stabil dan masyarakat tidak merasakan dampak dari fluktuasi harga pangan," kata Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Ahyar di Praya, Kamis.

Ia mengatakan harga pangan yang terjadi saat ini perlu terus dilakukan pengawasan untuk mengantisipasi fluktuasi harga di pasaran yang akan berdampak terhadap masyarakat.

Baca juga: Satgas Pangan turun langsung awasi harga sembako di Lombok Tengah

Menurut dia, antisipasi fluktuasi ini bukan hanya pada beras tapi kebutuhan pokok yang lain juga harus tetap dipantau untuk menghindari fluktuasi.

"Lebih-lebih di penghujung tahun dengan adanya musim kemarau, tentu sering terjadi kenaikan harga pangan jika berkaca dari tahun- tahun sebelumnya. Dibutuhkan upaya-upaya yang mampu meredam atau mengantisipasi fluktuasi harga,” katanya.

Dia mengatakan dinas terkait juga diminta untuk tetap fokus karena Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah lumbung pangan di Provinsi NTB, sehingga jangan sampai nantinya harga pangan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi.

“Dalam beberapa hari terakhir nantinya kami juga turun memantau langsung kondisi lapangan terutama di pasar-pasar tradisional,” katanya.

Baca juga: Pangan murah hadir di Lombok Tengah, Harga bersahabat tekan inflasi

Selain itu dia menyoroti adanya gas elpiji kilogram yang kini mulai langka sehingga pihaknya meminta agar keberadaan gas subsidi itu harus benar-benar untuk rakyat yang membutuhkan.

“Perlu juga dapur MBG ini dipantau sama teman-teman bahwa tidak boleh menggunakan LPG tapi harus gunakan gas LPG non subsidi, termasuk perhotelan dan lainnya harus kita pantau agar jangan ada hak rakyat digunakan di tempat yang salah,” katanya.

Meskipun pihaknya meyakini sampai saat ini khusus untuk dapur MBG belum ada yang ditemukan menggunakan LPG subsidi karena jenis peralatan di dapur MBG ini berbeda sehingga tidak bisa menggunakan LPG 3 kilogram.

“Yang jelas penekanan kita terhadap kondisi daerah agar fluktuasi harga diberbagai sektor ini harus terus kita antisipasi, termasuk berbagai keluhan masyarakat juga harus kita kawal betul,” katanya.

Baca juga: Harga beras di Lombok Tengah stabil dampak penyaluran bantuan pangan