Pemprov NTB perkuat kapasitas Satlinmas pendukung keamanan desa

id Pol PP NTB,Penguatan Linmas,Fathul Gani,Lombok,Keamanan

Pemprov NTB perkuat kapasitas Satlinmas pendukung keamanan desa

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) NTB, Fathul Gani. (ANTARA/Wal)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menjalankan program pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk mendukung keamanan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) NTB, Fathul Gani, di Mataram, Rabu, menjelaskan pola pelatihan dirancang berlapis, yakni komandan terlebih dahulu mendapatkan bimtek, kemudian mereka menularkan ilmu dan keterampilan kepada anggota linmas di tingkat kelurahan.

"Targetnya setiap pelatihan diikuti 40 orang per kabupaten/kota. Jika dilakukan dua sampai tiga kali setahun, maka bisa mencapai 120 peserta dalam satu tahun. Kami sudah memulai di Kota Mataram," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah siap mendukung kebutuhan pelatih tambahan jika diperlukan. Skema ini, lanjutnya, tidak hanya sekadar bimtek, melainkan pelatihan sehari penuh yang sistematis untuk memperkuat kapasitas Linmas dalam mendukung keamanan lingkungan masyarakat.

Fathul menegaskan, tujuan utama pelatihan adalah memberikan pengetahuan dasar kepada anggota Linmas mengenai kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tugas Satlinmas.

"Setiap kelompok pelatihan biasanya terdiri dari 7–10 orang agar materi lebih mudah diserap dan dipraktikkan," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Lombok Tengah memperkuat Badan Keamanan Desa untuk Pemilu 2024

Menurutnya, prioritas penguatan linmas akan difokuskan pada desa-desa yang memiliki destinasi wisata. Pasalnya, kawasan wisata menjadi pusat aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan, sehingga membutuhkan dukungan keamanan yang lebih optimal.

Sejumlah daerah di NTB, telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penguatan linmas. Kabupaten Lombok Barat pernah melaksanakan kunjungan kerja ke daerah lain, sedangkan Kabupaten Lombok Tengah melalui programnya Badan Keamanan Desa dan Badan Keamanan Kelurahan (BKD-BKK) dinilai memberikan dampak positif bagi ketahanan masyarakat.

"Prinsipnya, kami siap menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri maupun kebijakan Menteri Keuangan terkait pemanfaatan dana cukai hasil tembakau untuk mendukung program ketahanan masyarakat," ucap Fathul.

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia linmas, Fathul menyebut pemerintah daerah juga terus memperkuat infrastruktur melalui sinergi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan di NTB diharapkan semakin terjamin.

Baca juga: Peran desa penting perkuat sistem pertahanan dan keamanan
Baca juga: Pemkab Lombok Barat memperkuat kapasitas SDM kader keamanan pangan desa
Baca juga: Legislator dorong Pemkab Lombok Tengah menaikkan honor BKD

Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.