Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Wirajaya mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bisa menaikkan insentif ataupun honorarium petugas Badan Keamanan Desa (BKD) dan Badan Keamanan Kelurahan (BKK) di wilayah itu.
Ia mengaku miris mendengar keluhan BKD dan BKK terkait rendahnya honorarium yang mereka terima sebesar Rp250 ribu setiap bulan-nya. Padahal, gaji sebesar itu menurutnya tidak sebanding dengan kerja mereka di tengah masyarakat. Terlebih sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang pemasukan bulanan mereka yang lebih menyejahterakan.
"Kebutuhan dasar adalah keamanan. Selama ini BKD selalu hadir pada semua kegiatan sosial masyarakat. BKD kadang-kadang membantu polisi mengatur Lalu Lintas (Lalin) dalam berbagai acara. Bahkan urusan perceraian pun BKD tetap hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menjaga Kamtibmas," ujarnya di Mataram, Kamis, menyikapi keluhan para anggota BKD dan BKK se-Kecamatan Praya Tengah saat dirinya reses di Desa Batunyale Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
Menurutnya, BKD penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan, seharusnya BKD dijadikan prioritas dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
"Makanya kami mendorong agar pemerintah bisa membawa nasib baik BKD kedepannya," kata Wirajaya.
Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu pun mengaku miris mendengar wacana pembubaran BKD yang akan dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, ia pun mendorong seluruh BKD menemui wakil mereka di DPRD Lombok Tengah. Supaya mereka bisa mendengar betapa posisi BKD sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.
"Soal wacana pembubaran BKD ini agak miris saya dengar. Lakukan 'hearing' ke DPRD Lombok Tengah. Karena ini berkaitan dengan kesejahteraan rekan-rekan di BKD dan BKK," ujarnya.
