Pemkab Lombok Barat memperkuat kapasitas SDM kader keamanan pangan desa

Lombok Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) kader keamanan pangan di tingkat desa melalui program pelatihan agar mampu menjalankan perannya secara maksimal.

"Kegiatan pelatihan kader keamanan pangan desa (KKPD) di Kabupaten Lombok Barat kita laksanakan sebagai bagian dari rangkaian program nasional gerakan keamanan pangan desa (GKPD)," kata Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, dalam pelatihan KKPD yang diikuti sebanyak 78 peserta di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Minggu.

Ia mengatakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram menginisiasi gerakan keamanan pangan desa pada 2014. Program tersebut dilakukan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat.

Fauzan menyebutkan jumlah desa yang sudah diintervensi pada 2017-2018 sebanyak 21 desa dari total 119 desa atau sebesar 18 persen.

"Jumlah tersebut masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi program untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan keamanan pangan di desa," ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, memberi dukungan terhadap kegiatan pelatihan bagi kader keamanan pangan desa. Hal itu dilakukan untuk mereplikasi kegiatan GKPD kepada desa lain yang belum diintervensi dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan keamanan pangan di desa dan untuk keberlanjutan program keamanan pangan di desa.

"Kegiatan ini kita adakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kader keamanan pangan akan pentingnya keamanan pangan untuk terwujudnya makanan yang bermutu dan bergizi. Itu akan dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa melalui program keamanan pangan desa," ucap Fauzan.

Pada 2023, kata dia, ada tiga desa di Kabupaten Lombok Barat yang akan diintervensi, yakni Desa Penimbung, Desa Batu Kumbung, dan Desa Cendi Manik. Ketiga desa tersebut juga mewakili Kabupaten Lombok Barat untuk mengikuti lomba desa pangan aman.

Fauzan juga berharap desa-desa tersebut dapat mewakili Kabupaten Lombok Barat sampai ke tingkat nasional.

"Kerangka acuan ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat," katanya.

Data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) tercatat angka angka stunting di Kabupaten Lombok Barat menurun dari 18,98 persen pada Agustus 2022 menjadi 13,64 persen pada Februari 2023.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.