Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan daerah blankspot dan lemah sinyal sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital daerah.
"Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB, mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal, karena sinyal," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Kominfotik) NTB Yusron Hadi dalam pernyataan di Mataram, Rabu.
Yusron mengatakan saat ini masih ada 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Daerah yang mengalami blankspot adalah Lombok Barat sebanyak 3 lokasi, Lombok Utara ada 7 lokasi, Dompu 9 lokasi, Bima 9 lokasi, dan Sumbawa 5 lokasi. Sedangkan, daerah yang bebas dari blankspot adalah Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat.
Kawasan lemah sinyal didominasi oleh Lombok Utara sebanyak 40 lokasi, Lombok Tengah 5 lokasi, Lombok Timur 8 lokasi, Lombok Barat 3 lokasi, Sumbawa Barat 15 lokasi, Sumbawa 12 lokasi, Dompu 16 lokasi, Kota Bima 5 lokasi, dan Bima 20 lokasi.
Baca juga: Sebanyak 33 lokasi di NTB masih mengalami "blank spot"
Adapun Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi merupakan satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang tidak ada kawasan lemah sinyal.
Yusron menegaskan penanganan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.
"Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu," ujarnya.
Lebih lanjut Yusron menyampaikan pemerintah kabupaten/kota siap mendukung percepatan transformasi digital. Titik lemah sinyal yang potensial ada di Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur, serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan di Lombok Barat yang merupakan kawasan wisata dan pendidikan.
Baca juga: NTB tingkatkan akses digital percepat pertumbuhan ekonomi
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan penyedia jasa layanan internet dan BAKTI, mendorong optimalisasi jaringan, dan sejalan dengan program digitalisasi desa yang kini tengah digalakkan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blankspot agar intervensi pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.
Sejak tahun 2016, BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Pada 2025, BAKTI Komdigi menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan serta peningkatan kapasitas jaringan 4G melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optik, terutama di wilayah Bima dan Dompu.
Pemerintah pusat terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah, untuk memastikan intervensi dilakukan pada titik prioritas yang benar-benar membutuhkan.
Baca juga: Pemprov NTB minta bantuan Komdigi atasi persoalan 'blank spot'
