Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan, pihaknya akan melakukan penghematan biaya pelantikan anggota DPR dan DPD yang dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang.
"Saya berharap penghematan bisa dilakukan hingga 50 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp11 miliar," kata Hafiz ditemui usai pelantikan anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Hafiz Anshary, anggaran Rp11 miliar yang diambilkan dari daftar isian proyek anggaran (DIPA) hanyalah pagu biaya pelantikan, tetapi realisasinya bisa jauh di bawah angka tersebut.
Hafiz mencontohkan, pengadaan kertas suara pada Pemilu lalu dianggarkan Rp1,8 triliun namun hanya terpakai Rp600 miliar sehingga bisa dilakukan penghematan Rp1,2 triliun.
Begitu juga dengan biaya pelantikan anggota DPR dan DPD saat ini, diharapkan realisasinya jauh di bawah anggaran yang ditetapkan.
Beberapa komponen yang bisa dilakukan penghematan diantaranya yaitu,konsumi, pencetakan buku dan beberapa kelengkapan pribadi anggota DPR lainnya.
"Seperti baju, kita tidak belikan, karena orangnya terlalu banyak mencapai 692 orang," kata dia.
Komponen yang tidak bisa dihemat kata dia, diantaranya adalah transportasi karena disesuaikan dengan harga tiket perjalanan dari daerah asal menuju Jakarta.
Sementara itu, biaya untuk pelantikan anggota DPRD baru kata dia, ditanggung oleh masing-masing DPRD daerah penyelenggara pelantikan.
Hafiz mengatakan, pelantikan anggota DPR dan DPD pada Oktober akan dijaga ketat oleh enam ribu personil anggota kepolisian.
Penjagaan ketat, kata dia, dilakukan karena kondisi Jakarta yang belum terlalu kondusif, karena banyaknya aksi teroris.
Kehadiran Hafiz Anshary ke Banjarmasin dalam rangka pelantikan 55 anggota DPRD Provinsi Kalsel.
Pelantikan yang lazim dilakukan di Gedung DPRD, kini dilakukan di Gedung Mahgligai Pancasila karana ruang sidang DPRD tidak mencukupi. (*)