Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan penguatan permodalan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan dan peningkatan daya saing pelaku UMKM di Indonesia agar mampu naik kelas.
“Setiap skema pembiayaan yang disalurkan tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan,” kata Helvi saat membuka Roadshow Lokomotif Akses Permodalan (Lokamodal) 2025 di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, dikutip dari keterangan kementerian.
Helvi mengatakan salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan adalah keterbatasan agunan. Ia menyebut sekitar 59,6 persen pengajuan kredit UMKM ditolak karena tidak memiliki jaminan yang memadai.
Oleh karena itu, Helvi mengatakan melalui program Lokamodal, pemerintah memfasilitasi pelaku UMKM, khususnya skala mikro, untuk menyertifikasikan aset tanah agar memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang dapat digunakan sebagai agunan resmi.
Dengan SHAT diharapkan pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, Lokamodal juga menjadi wadah penyediaan alternatif pembiayaan non-KUR (Kredit Usaha Rakyat), seperti pembiayaan syariah, agunan invoice, hingga pemanfaatan kekayaan intelektual.
“Artinya, UMKM kini tidak hanya bergantung pada KUR, tetapi memiliki lebih banyak pilihan pembiayaan yang inovatif,” kata Helvi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan permodalan harus dibarengi dengan strategi berkelanjutan. Menurutnya, UMKM perlu memperkuat pasar domestik, berani menembus pasar ekspor, dan aktif mendukung program strategis nasional.
Baca juga: NTT kampanyekan pembayaran digital lewat QRIStreet Festival
Ia juga menyoroti maraknya produk asing di pasar domestik. Untuk itu, pemerintah terus mendorong peningkatan porsi produk lokal di lokapasar, toko modern, dan belanja pemerintah. Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengingatkan pentingnya pemahaman UMKM terhadap perbedaan antara kredit permodalan dan hibah.
“Bantuan permodalan bukan dana hibah. Artinya, penerima manfaat wajib mengembalikan sesuai ketentuan dan tidak menggunakannya untuk keperluan konsumtif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Adha Damanik menambahkan hingga 3 November 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp37,5 triliun kepada 713 ribu pelaku UMKM.
Baca juga: MEKAR memamerkan inovasi pembiayaan karya anak bangsa di forum global
Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 ribu UMKM di Kabupaten dan Kota Pasuruan tercatat telah menerima KUR dengan total pembiayaan mencapai Rp1,2 triliun.
“Memang cukup banyak. Namun belum semua UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Maka dari itu, Lokamodal hadir dengan skema pembiayaan di luar KUR agar UMKM bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau,” kata Riza.
