Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Eddy Soeparno menyerukan pemerintah untuk mempercepat aksi iklim melalui penerbitan regulasi yang pro terhadap upaya pencegahan krisis iklim.
"Ke depan, kebijakan pro lingkungan dan mencegah dampak krisis iklim sepertinya harus diakselerasi, seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan. Kami juga terus mendorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim agar segera dibahas dan disahkan sebagai dasar hukum segala bentuk kebijakan mencegah dampak krisis iklim yang semakin meluas," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Eddy mengatakan bencana ekologis terjadi selain karena anomali iklim, juga karena adanya beberapa kebijakan sebelumnya yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan secara baik dan bertanggungjawab.
"Kami mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dirjen Gakkum untuk terus melakukan monitoring dan penegakan hukum jika ditemukan pembangunan yang justru berpotensi membahayakan lingkungan," ujarnya.
Menurut Eddy, pemerintah telah mendengarkan aspirasi yang secara konsisten disampaikan publik untuk menjadi kebijakan pro lingkungan, yakni mengenai isu sampah dan perdagangan karbon dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Waste to Energy dan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur membangun jembatan sementara di Suela setelah banjir
Meski demikian, Eddy tetap mengingatkan bahwa aksi iklim harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda.
"Climate action starts now. Tidak bisa ditunda lagi," tuturnya.
Sebelumnya, anomali iklim di Indonesia mengakibatkan hujan terus menerus dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan bencana ekologis di berbagai daerah.
Tercatat pada tanggal 25 hingga 27 November 2025, banjir besar menerjang empat daerah sekaligus di Padang, Aceh, Tapanuli Selatan, dan Sibolga. Bencana longsor juga sebelumnya terjadi secara masif di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Baca juga: Revitalisasi sekolah terdampak banjir di Kota Mataram capai 80 persen
Eddy mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah yang bertindak sigap menyelamatkan warga yang terdampak.
Bagi Eddy, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. "Para kepala daerah mengambil tindakan cepat dan taktis untuk menyelamatkan warga dari dampak bencana. Selain itu, kami juga mendorong pemerintah pusat dan daerah lainnya untuk melakukan tindakan pencegahan yang dianggap perlu untuk siaga menghadapi ancaman bencana ekologis akibat anomali iklim ini," katanya.
