Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pelatihan bioflok bagi 100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan desa, membuka peluang ekonomi baru, serta meningkatkan keterampilan budi daya lele dan nila.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan pelatihan itu juga dirancang dengan pendekatan Training of Trainers (ToT) untuk mempersiapkan peserta sebagai penggerak awal Kopdes Merah Putih.
"Dengan model tersebut, diharapkan para peserta pelatihan dapat memberikan dorongan awal bagi Kopdes Merah Putih," kata Nyoman dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan pihaknya terus memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru bagi desa melalui sinergi antara BPPSDMKP dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP.
Kolaborasi itu diwujudkan melalui pelatihan budi daya lele dan nila bioflok tematik di 100 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung pada 29 November–12 Desember 2025, dengan target peserta sebanyak 300 orang.
Sebagai pelaksana pelatihan, BPPSDMKP KKP melalui Pusat Pelatihan KP memastikan SDM Kopdes Merah Putih memiliki keterampilan yang memadai agar bantuan bioflok benar-benar menghasilkan usaha yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.
Nyoman menjelaskan pelatihan itu menyasar Kopdes Merah Putih di Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dari Kopdes Merah Putih yang menerima unit bantuan bioflok tersebut, KKP berharap adanya peningkatan kapasitas.
"Oleh karena itu, peserta pelatihan merupakan perwakilan dari masing-masing koperasi yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan secara langsung,” jelas Nyoman.
Ia menambahkan, perluasan pelatihan hingga wilayah non-pesisir bertujuan mengoptimalkan potensi budi daya air tawar.
"Karena ini pengembangan kampung budi daya, jadi tidak hanya di pesisir saja tapi juga dari pedalaman, karena budi daya yang dikembangkan adalah lele dan nila bioflok,” tutur Nyoman.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu menegaskan akuntabilitas dan kebermanfaatan program menjadi prioritas karena menggunakan APBN.
Ia memastikan teknologi, fasilitas, dan unit bioflok tersedia, sedangkan BPPSDMKP bertanggung jawab atas penyiapan SDM serta pendampingan teknis berkelanjutan. Sinergi itu menunjukkan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas.
"Harapannya kita ingin secepatnya meningkatkan kesejahteraan pembudidaya,” tegasnya.
Pelatihan bioflok dilaksanakan di 100 titik di empat provinsi, dengan cakupan terbesar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, disusul D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat. Setiap titik didukung oleh penyuluh kelautan dan perikanan serta pendamping.
Baca juga: KKP hibahkan 2 kapal asing eks-illegal fishing
Sementara perwakilan koperasi sebelumnya telah mengikuti pelatihan intensif di Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi.
Dengan pelatihan yang komprehensif dan pendampingan berkelanjutan, KKP berharap 100 koperasi dapat mengembangkan unit budi daya bioflok yang mandiri dan produktif, sekaligus membuka peluang kerja dan menyediakan ikan konsumsi yang terjangkau bagi masyarakat.
Baca juga: KKP memperkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi ekonomi biru. Program pelatihan produksi perikanan menjadi motor penggerak lahirnya usaha-usaha baru di desa, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
