Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menilai program pro-petani telah menunjukkan hasil nyata ini dibuktikan dengan tingginya nilai tukar petani dalam beberapa tahun terakhir.
"Pada 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026," ujarnya dalam keterangannya di NTB, Kamis.
Menurutnya, peningkatan ini didorong oleh turunnya biaya produksi, kelancaran irigasi, ketersediaan pupuk serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan akan diperluas menjadi 14 ribu hektare.
"Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung," katanya.
Baca juga: Nilai tukar petani naik 4,5 persen di NTB pada Desember 2025
Hal itu disampaikan juga Gubernur NTb pada panen raya padi secara nasional oleh Presiden Prabowo melalui daring di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Rabu (7/1).
Presiden Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan panen raya nasional serentak di 14 provinsi.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara daring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.
"Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri," tegas Presiden.
Baca juga: Jalur air menuju kedaulatan pangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Bahkan, FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.
Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah dan tanpa syarat. Kebijakan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, tercermin dari NTP nasional yang pada Desember 2025 mencapai 125,35.
Cadangan beras pemerintah di Bulog pun mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton, sehingga pemerintah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik mafia pangan.
Baca juga: Rantai jagung yang belum tersambung
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menyoroti dampak sosial sektor pertanian. Dirinya menyebutkan bahwa meskipun pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) mulai meningkatkan pendapatan petani dan mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan.
"Sekarang desa justru menjadi tujuan. Gubernur, bahkan Kapolda turun langsung. Ini bukti pertanian tidak lagi dipinggirkan," katanya.
