Lombok Timur (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/1).

Koordinator aksi PMII Lombok Timur, Yogi Setiawan, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan atas dugaan keracunan massal siswa di Kecamatan Pringgabaya setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kasus dugaan keracunan ini harus diusut secara transparan karena menyangkut keselamatan anak-anak,” katanya.

Yogi menyebut makanan MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut disuplai oleh dapur MBG Yayasan Haerul Warisin yang disebut-sebut dimiliki oleh Bupati Lombok Timur.

“Dapur yang menyajikan MBG dan menyebabkan terjadinya keracunan massal merupakan milik Bupati Lombok Timur,” ujarnya dalam orasi di depan Kantor Dinas Kesehatan Lombok Timur.

Baca juga: Satgas minta sekolah di Lombok Timur pastikan siswa habiskan MBG

Akibat peristiwa tersebut, kata dia, sejumlah siswa harus dilarikan ke puskesmas dan klinik di wilayah Kecamatan Pringgabaya untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain menuntut kejelasan kasus keracunan, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Lombok Timur karena menu yang disajikan dinilai banyak dikeluhkan siswa dan orang tua.

PMII juga menyoroti kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas di dapur MBG. Menurut mereka, masih banyak SPPG yang belum memenuhi standar kelayakan.

“Dari ratusan SPPG yang sudah berjalan, kami mempertanyakan berapa yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jangan sampai ada permainan dalam proses penerbitan sertifikat,” kata Yogi.

Baca juga: Polisi usut penyebab keracunan pelajar setelah santap MBG di Lombok Timur

Selain itu, massa aksi menilai terdapat potensi konflik kepentingan karena sejumlah dapur MBG di Lombok Timur disebut dimiliki oleh pejabat daerah.

“Fakta di lapangan menunjukkan banyak pejabat memiliki dapur MBG, mulai dari bupati, wakil bupati, hingga pejabat eselon II dan III,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur HL Oji Fahrozi yang menerima massa aksi memberikan penjelasan terkait tudingan tersebut. Namun, penjelasan itu dinilai belum memuaskan oleh para pengunjuk rasa.

Usai berunjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan, massa PMII melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Lombok Timur untuk menyampaikan tuntutan serupa dengan pengawalan aparat kepolisian.

Baca juga: Satgas: Kasus siswa keracunan MBG di Lombok Timur tertangani
Baca juga: Sejumlah siswa di Lombok Timur diduga keracunan MBG, Satgas: Kami kroscek



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026