Lombok Barat (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memuji standar higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis pesantren di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan fasilitas dapur dan sistem pelayanan makanan di Pondok Pesantren Nurul Hakim tersebut sudah melampaui standar nasional.

"SPPG di pesantren itu menjadi percontohan yang sangat baik. Santri mendapatkan makan bergizi, pesantren mendapat insentif, dan lahan pesantren bisa dimanfaatkan untuk mendukung rantai pasok pangan," ucap dia saat melakukan kunjungan kerja ke Lombok Barat, Selasa.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis pesantren terus diperluas di Pulau Lombok dengan 13 pesantren sudah memiliki layanan MBG mandiri.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan konsep closed loop ecosystem menjadi kekuatan utama program MBG karena melibatkan jamaah dan masyarakat sekitar dalam penyediaan bahan pangan hingga distribusi.

Baca juga: Kepala BGN meluncurkan SPPG modular daerah 3 T Lombok Utara

Ia menilai program MBG bukan sekadar agenda populis jangka pendek, melainkan bentuk investasi untuk menciptakan generasi emas dalam 10 hingga 25 tahun ke depan.

"Ada uang yang berputar di dalam pesantren. Pemasok kebutuhan adalah jamaahnya sendiri dan orang yang bekerja juga jamaahnya," kata dia.

Baca juga: BGN perkuat kerja sama dengan ASEAN

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Muharaf Mahfuz mengatakan pihaknya mengoperasikan dua dapur SPPG untuk melayani sekitar 5.600 santri dan tenaga pendidik.

Bahkan, yayasan juga menyiapkan lahan seluas lebih dari 11 hektare guna mendukung pengembangan fasilitas program tersebut secara berkelanjutan. Ia berharapm program SPPG berbasis pesantren menjadi model nasional pelayanan gizi terpadu yang tidak hanya meningkatkan kesehatan santri, namun memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar.


 

Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026