NTB siapkan anggaran BTT Rp16 miliar tangani bencana

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan dampak bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah kabupaten di wilayah itu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin mengatakan sesuai arahan Gubernur NTB anggaran tersebut disiapkan untuk kebutuhan mendesak korban banjir dan angin puting beliung di 5 daerah yang tidak mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota.

"Kita sudah undang kabupaten kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa saja. Nah, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui dana BTT," ujarnya di Mataram, Jumat.

Baca juga: Kajian teknis penetapan tanggap darurat bencana di NTB disusun

Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp16 miliar itu akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik mendesak dan perbaikan infrastruktur vital. Seperti jembatan putus dan akses jalan yang menghubungkan wilayah terdampak.

"Sesuai arahan gubernur kan ada Rp16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan untuk diperbaiki," kata Sadimin.

Menurut dia, anggaran Rp16 miliar itu tidak hanya dialokasikan untuk satu wilayah, melainkan mencakup lima daerah yang saat ini terdampak bencana banjir dan angin puting beliung, seperti di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu dan Lombok Timur.

"Sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur angin puting beliung, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota," terangnya.

Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini menyatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan total kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak akibat banjir dan angin puting beliung tersebut.

"Pendataan masih berlangsung. Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh. Jadi belum bisa kita sebutkan estimasi kerugian karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan," ucap Sadimin.

Baca juga: Gubernur NTB tekankan pembenahan hulu untuk cegah banjir berulang

Lebih lanjut, Sadimin mengatakan, penanganan rumah rusak nantinya akan dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov NTB, pemerintah pusat melalui BNPB, maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).

"Makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhan-nya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB pusat, dari kabupaten kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangan-nya," ujarnya.

Sadimin menyoroti banjir berulang kali di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Desa Buwun Mas dan sekitarnya semakin sering terjadi banjir imbas alih fungsi lahan di kawasan hulu.

"Kalau kita lihat ke atas bukit, tutupan lahan-nya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan," ungkap Sadimin.

Untuk itu, ia menekankan perlunya perubahan perilaku dan kesadaran bersama, terutama dari warga setempat dalam menjaga lingkungan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.

"Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan ubah," katanya.

Baca juga: Kelompok kerja AMPD mematangkan mitigasi bencana di NTB