Kelompok kerja AMPD mematangkan mitigasi bencana di NTB

Mataram (ANTARA) - Kelompok Kerja Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mematangkan upaya mitigasi penanggulangan bencana mengingat 11 dari 14 potensi bencana terjadi di provinsi itu.

Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) NTB Lalu Dody Setiawan mengatakan untuk mengatasi potensi penanggulangan bencana, maka salah satu pendekatan strategis yang saat ini sedang dikembangkan secara global maupun nasional, yakni aksi antisipasi (AA) atau AMPD

"Jadi, aksi antisipasi ini, merupakan serangkaian tindakan terencana yang dilaksanakan sebelum terjadinya bencana berdasarkan informasi risiko dan prakiraan cuaca yang dapat dipercaya," ujarnya usai menghadiri rakor kelompok kerja (Pokja) AA/AMPD NTB, Selasa.

Menurut dia, pendekatan AA/AMPD bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana melalui intervensi dini di level komunitas maupun kelembagaan. Sebab, sejak tahun 2024, Pemprov bersama dengan berbagai mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional telah mendorong integrasi pendekatan.

"Jadi, antisipasi dalam sistem manajemen risiko bencana di daerah. Makanya, kita bentuk sebuah kelompok Pokja AMPD yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, serta mengembangkan kebijakan dan praktik aksi antisipasi di tingkat provinsi hingga level komunitas di desa," jelasnya.

Lalu Dody menegaskan Pokja AMPD Provinsi NTB berperan penting dalam menjembatani kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya, menyusun rencana aksi bersama, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar-pemangku kepentingan.

Dia menambahkan dalam perjalanannya, Pokja ini telah menginisiasi sejumlah kegiatan penting di NTB sejauh ini. Di antaranya, melakukan koordinasi lintas sektor dalam bertukar informasi untuk mendukung system peringatan dini dalam memperkuat AA/AMPD.

Baca juga: Banjir Jakarta sebabkan 2.000 jiwa mengungsi
Baca juga: Bima dilanda banjir dua hari, 664 KK terdampak

"Selanjutnya, penguatan kapasitas para pihak terkait dengan aksi antisipasi/aksi merespons peringatan dini di level provinsi," ujarnya.

Sementara itu, Wakabid Penanggulangan Bencana (PB) PMI NTB Lalu Madahan menambahkan jika Pokja AMPD NTB saat ini sudah menjadi role model nasional, lantaran pokja yang kepengurusan berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah memiliki SK yang ditandatangani Kepala BPBD NTB.

"Ke depan, kita ingin pokja ini naik status dengan SK bisa ditandatangani Pak Sekda atau sebisa mungkin oleh Pak Gubernur, sehingga kembali lagi menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia," katanya.