Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Haerul Warisin meminta jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) PT Selaparang Finansial untuk memprioritaskan penagihan utang atau kredit macet.
"Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen, tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak," kata Haerul Warisin saat acara rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Selaparang Finansial XIX Tahun Buku 2025 di Lombok Timur, NTB, Selasa.
Ia mengatakan kegagalan atau keberhasilan sebuah lembaga keuangan merupakan hasil dari ketepatan strategi dan upaya manajemen mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.
Ia menyoroti performa Selaparang yang dinilai masih jauh dari harapan, terutama terkait tingginya angka kredit macet dan kecilnya keuntungan yang dibukukan.
"Sebagai langkah konkret, pengurus harus memprioritaskan penagihan utang dengan melibatkan seluruh karyawan, di mana sebelumnya para karyawan ini harus mendapat pelatihan terkait tugas tersebut," katanya.
Baca juga: OJK berikan restrukturisasi kredit bagi 237.083 nasabah terdampak bencana
Ia mengatakan tidak hanya untuk Selaparang Finansial, Bupati juga menegaskan bahwa BUMD memiliki fungsi ganda yaitu meraih profit sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Ia menekankan bahwa bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk melayani masyarakat.
Ia mengatakan direksi juga tidak mengambil kebijakan sepihak, namun agar membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan tenaga ahli agar keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan.
Selain itu, ditegaskan bahwa setiap kebijakan mutasi atau perubahan struktur harus berlandaskan pada kebutuhan efektivitas bisnis serta kesadaran diri akan tanggung jawab.
"Saya minta PT Selaparang untuk melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas SDM yang ada," katanya.
Baca juga: Presiden beri sinyal setuju hapus kredit macet UMKM
Ia berharap manajemen berpikir lebih keras dan berinovasi agar dana yang ada tidak hanya mengendap di bank, tetapi berputar secara produktif untuk masyarakat.
"Kami sesuaikan target dengan potensi yang masuk akal. Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan, kredit macet turun dan keuntungan harus naik," katanya.
Sementara itu, Dewan Komisaris Utama Selaparang Finansial Muhammad Isra'I mengakui bahwa meskipun mencatatkan pertumbuhan hasil usaha dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja BUMD ini sepanjang tahun 2025 belum maksimal.
Baca juga: Asosiasi UMKM apresiasi rencana hapuskan kredit macet UMKM
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, kebijakan keuangan, serta keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
"Periode ini merupakan fase transisi krusial dalam estafet kepemimpinan yang harus dikelola secara akuntabel demi perbaikan berkelanjutan," katanya.
Selain melakukan restrukturisasi piutang dan penataan penyertaan modal, BUMD ini juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, melakukan optimalisasi biaya operasional perusahaan sepanjang tahun berjalan, memperbaiki sistem pengendalian internal (SPI) dan tata kelola yang transparan.
"Serta, fokus pada penanganan dan penyelesaian kredit macet untuk menyehatkan neraca perusahaan," katanya.
Baca juga: OJK minta nasabah taat bayar kredit
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
