Cegah serangan jantung, Pejabat Mataram diusulkan cek jantung rutin

Mataram (ANTARA) - Asisten III Setda Kota Mataram Hj Baiq Nelly Kusumawati, mengusulkan adanya program pemeriksaan kesehatan jantung secara rutin bagi seluruh pejabat Eselon II di lingkup pemerintah setempat.

"Hal itu dimaksudkan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit jantung," katanya di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin.

Selain itu bisa mencegah serangan jantung mendadak, lanjutnya, pemeriksaan kesehatan jantung juga dapat memastikan stamina prima untuk menunjang produktivitas kinerja tinggi, mengingat tingginya potensi stres akibat tanggung jawab jabatan.

Nelly mengatakan, usulan itu muncul didasari oleh tingginya intensitas kerja dan besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh para pejabat setingkat kepala dinas atau badan.

Pola kerja yang padat sering kali membuat para pejabat mengabaikan pola hidup sehat, sehingga diperlukan mekanisme "alarm" atau peringatan dini melalui pemeriksaan medis.

"Karena itu, saya melihat itu memang perlu diusulkan," katanya.

Apalagi, para Eselon II memiliki intensitas pekerjaan yang tinggi dan risiko terhadap pola kerjanya sehingga kadang-kadang mengabaikan pola hidup sehat. Karena itu, cek jantung diharapkan bisa menjadi "warning" atau alarm bagi kesehatan.

"Jadi minimal pemeriksaan kesehatan jantung bagi pejabat Eselon II direncanakan dilakukan satu kali setahun," katanya.

Sementara terkait teknis pembiayaan, Nelly menyebutkan akan berkoordinasi dengan rumah sakit milik daerah, baik melalui skema subsidi maupun diskon khusus, agar tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut dinilai perlu karena layanan pemeriksaan kesehatan preventif atau pencegahan seperti cek jantung rutin biasanya tidak diakomodasi oleh BPJS Kesehatan, karena lebih fokus pada penanganan penyakit yang sudah terjadi.

Selain usulan cek jantung, Nelly juga menyinggung penyediaan fasilitas tempat istirahat yang memadai di lingkungan kantor para pegawai. Fasilitas seperti tempat tidur lipat dianggap penting untuk meningkatkan kualitas istirahat di tengah jadwal kerja yang padat.

"Program itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kewajiban pekerjaan dengan perhatian terhadap aspek kesehatan, terutama bagi pejabat yang sudah memasuki usia di atas 40 tahun," katanya.