"Brigadir pangan ini memberdayakan petani milenial untuk menjaga kawasan yang masuk daerah status swasembada pangan,"

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk brigadir pangan milenial guna mendukung swasembada pangan nasional.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Mirza Amir menegaskan regenerasi petani ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah provinsi (Pemprov) untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjaga ketahanan pangan.

"Brigadir pangan ini memberdayakan petani milenial untuk menjaga kawasan yang masuk daerah status swasembada pangan," ujarnya pada wartawan usai mengikuti sidang paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin.

Menurutnya, fokus utama yang menjadi perhatiannya, adalah memastikan keberlanjutan produksi komoditas utama seperti padi dan jagung, yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan di NTB.

Apalagi, NTB masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan bahkan memperkuat status swasembada, khususnya pada komoditas padi dan jagung.

Untuk tahun ini, program brigadir pangan dilakukan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebagai lokasi percontohan. Di tempat ini, dilakukan optimalisasi lahan dari semula hanya satu kali tanam menjadi tiga kali tanam dengan fokus pada tanaman padi.

"Untuk program percontohan di Banyu Urip ini, kami berkolaborasi bersama Bulog, dan pemerintah pusat. Provinsi mendukung jalan usaha tani-nya," kata Mirza.

Mirza mengatakan dari total 130 hektare lahan, produksi padi yang dihasilkan diharapkan bisa mencapai sekitar 500 ton gabah kering giling.

"Kita berharap setiap kabupaten/kota ada petani milenial di NTB. Kalau secara angkanya belum terlalu banyak, baru mencapai ratusan orang saja. Tapi kita harap jika program brigadir pangan ini jalan, maka jumlah petani milenial akan terus meningkat tiap tahunnya," terang Mirza.

Lebih lanjut Mirza mengatakan keberadaan petani milenial ini menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan regenerasi petani di NTB, mengingat mayoritas petani saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 60 tahun.

"Regenerasi ini menjadi kunci. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baru yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, kita optimistis pertanian akan semakin efisien dan produktif," tegasnya.

Mirza menambahkan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian, Pemprov NTB juga tengah memperkuat kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan lahan pertanian tetap terjaga dan tidak mudah beralih fungsi. Ke depan, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian akan dilindungi secara ketat.

"Kami sedang berproses bersama pemda kabupaten/kota di NTB untuk memastikan lahan pertanian terlindungi. Ini penting agar keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga," katanya.



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026