Realisasi pajak kendaraan di Lombok Timur 2026 telah capai Rp32 miliar

“Potensi PKB 2026 di Lombok Timur Rp45 miliar. Per 2 Mei realisasinya Rp32 miliar lebih. Artinya sudah 72 persen,"

Lombok Timur (ANTARA) - Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Selong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga tanggal 2 Mei 2026 telah mencapai Rp32 miliar atau 72 persen dari total potensi pajak kendaraan.

“Potensi PKB 2026 di Lombok Timur Rp45 miliar. Per 2 Mei realisasinya Rp32 miliar lebih. Artinya sudah 72 persen," kata Kasi Pendataan dan Penetapan PKB UPPD wilayah III Samsat Selong Haroen di Lombok Timur, Senin.

Ia mengatakan capaian itu tak lepas dari skema opsen atau pungutan PKB yang mulai berlaku penuh sejak undang-undang baru dijalankan 2025. Dari total PKB yang dibayar wajib pajak, 66 persen langsung jadi hak kabupaten untuk pembangunan dan sisanya masuk provinsi.

“Netto yang sudah dibagi ke kabupaten lumayan besar. Ini langsung bisa dipakai untuk bangun jalan, jembatan, dan layanan dasar,” katanya.

Ia mengatakan dari 10 kabupaten/kota di NTB, opsen terbesar masih dipegang Kota Mataram. Lombok Timur duduk di posisi kedua.

"Per hari, setoran PKB dan BBNKB (Bea balik nama kendaraan bermotor) di UPT Selong itu Rp200 juta sampai Rp400 juta. Stabil di angka itu,” tambahnya.

Selain PKB, Bea balik nama kendaraan bermotor juga dipatok tinggi Rp15 miliar untuk 2026 dan pihaknya optimistis target itu tercapai, bahkan terlampaui.

“Pengalaman 2025, kami bisa lampaui sampai 100 persen. UU yang berlaku sejak 2025 bikin sistem makin rapi, kesadaran bayar pajak juga naik,” ujarnya.

Ia menyebut antusiasme warga bayar pajak sejak awal tahun cukup tinggi, sehingga pihaknya melakukan berbagai pelayanan untuk memudahkan masyarakat seperti Samsat keliling, layanan digital, dan pemutihan jadi pendorong.

Dalam paparannya, Haroen juga menyinggung angka BNPB sebesar Rp41 miliar lebih yang dialokasikan untuk pembangunan di 34 provinsi. Dana itu bagian dari transfer pusat yang salah satunya bersumber dari sektor pajak kendaraan.

Dengan tren realisasi Rp32,6 miliar di awal Mei 2026, target Rp45 miliar bakal tercapai sebelum Desember 2026.

“Kalau konsisten Rp200-Rp400 juta per hari, InsyaAllah Oktober sudah tercapai. Akhir tahun bisa 100 persen lebih seperti 2025,” katanya.

Capaian ini jadi sinyal positif bagi fiskal daerah, karena semakin tinggi realisasi PKB dan BBNKB, semakin besar ruang belanja pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat Lombok Timur.

"Kami mengimbau warga Lombok Timur taat bayar pajak tepat waktu," katanya.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat itu, 66 persen balik lagi ke Lombok Timur. Jadi jalan mulus, sekolah bagus, layanan cepat itu ya dari pajak kita juga,” katanya.