Indonesia sebagai jangkar stabilitas Indo-Pasifik

Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, istilah Indo-Pasifik semakin kerap muncul dalam pidato politik sejumlah pemimpin negara, dokumen strategi pertahanan, hingga forum-forum keamanan internasional.

Indo-Pasifik merujuk kepada kawasan geopolitik yang membentang sangat luas, mulai dari pantai timur Afrika Selatan dan pesisir timur Afrika, melintasi Samudra Hindia, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Samudra Pasifik bagian barat dan tengah.

Banyak pihak melihat kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik abad ke-21. Ini tidak mengherankan. Lebih dari separuh perdagangan dunia bergerak melalui jalur laut Indo-Pasifik. Sebagian besar energi yang menghidupi perekonomian Asia juga melintasi kawasan ini.

Di tengah lalu lintas global Indo-Pasifik, Indonesia menempati posisi yang sulit ditandingi negara lain. Indonesia berdiri tepat di persimpangan dua samudera dan dua benua, sebuah posisi yang selalu melahirkan peluang sekaligus tantangan.

Baca juga: BNPT menekankan pentingnya peran negara ciptakan stabilitas keamanan

Selat Malaka, misalnya, menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di Indo-Pasifik. Setiap hari kapal-kapal yang membawa energi, bahan baku industri, hingga barang konsumsi bergerak melewati perairan yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Di sebelah selatan, terdapat Selat Sunda. Sedangkan lebih ke timur ada Selat Lombok dan Selat Makassar yang menjadi alternatif penting bagi kapal-kapal berukuran besar.

Jika jalur-jalur tersebut terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia. Harga energi, rantai pasok, dan aktivitas perdagangan global dapat ikut terpengaruh.

Karena itu, ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Paris, belum lama ini, berbicara mengenai keamanan maritim Indo-Pasifik, isu yang dibahas sebenarnya jauh melampaui urusan kapal perang semata lantaran yang dipertaruhkan saat ini adalah juga stabilitas sistem ekonomi internasional.

Sejauh ini, kedudukan Indonesia cukup menarik karena tidak identik dengan salah satu blok kekuatan besar. Indonesia memiliki hubungan yang relatif baik dengan Amerika Serikat, China, Jepang, India, Australia, maupun negara-negara Eropa.

Kondisi tersebut memberikan ruang manuver diplomatik yang tidak selalu dimiliki negara lain. Indonesia tidak harus melihat setiap perkembangan kawasan melalui kacamata persaingan siapa menang dan siapa kalah. Ruang manuver seperti itu semakin relevan ketika rivalitas kekuatan besar menunjukkan kecenderungan meningkat. Faktanya, laut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ruang perdagangan, melainkan juga ruang kompetisi strategis.

Terkait hal tersebut, di satu sisi, Amerika Serikat dan sekutunya kerap berbicara mengenai kebebasan navigasi. Di sisi lain, China senantiasa menegaskan kepentingan keamanan dan klaim strategisnya sendiri.

Persoalannya, negara-negara di kawasan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan para pemain besar tersebut. Banyak negara lebih membutuhkan stabilitas dibandingkan polarisasi.

Kepentingan

Di sinilah posisi Indonesia semakin menarik. Kepentingan utama Jakarta bukanlah ikut memperkuat satu kubu tertentu. Kepentingannya adalah memastikan kawasan tetap cukup stabil untuk mendukung pembangunan nasional. Pilihan tersebut tentu saja sering dianggap kurang spektakuler dibandingkan retorika aliansi atau perlombaan kekuatan militer. Namun, justru di situlah letak logikanya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak jika Indo-Pasifik berubah menjadi arena konfrontasi terbuka. Risiko ekonomi dan keamanan akan langsung menghampiri.

Baca juga: Diversifikasi pasar jadi kunci hadapi gejolak geopolitik global

Karena itu, konsep politik luar negeri bebas aktif bukan cuma sebatas warisan sejarah, melainkan respons rasional terhadap realitas geografis Indonesia. Negara yang berada di pusat persimpangan perdagangan dunia, seperti Indonesia, memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan negara yang berada di pinggiran sistem internasional. Artinya, Indonesia membutuhkan keterhubungan, bukan keterbelahan.

Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menerjemahkan posisi strategis itu menjadi pengaruh nyata. Aspek geografi memang penting, tetapi geografi saja tidak pernah cukup.

Sejarah menunjukkan banyak negara yang memiliki lokasi strategis tetapi gagal mengubahnya menjadi daya tawar politik. Sebaliknya, ada negara yang mampu mengonversi letak geografis menjadi pengaruh diplomatik yang signifikan. Dan Indonesia berada di antara dua kemungkinan tersebut. Potensi besar tersedia, tetapi pemanfaatannya tidak otomatis terjadi.

Dalam konteks keamanan maritim, misalnya, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat konkret. Mulai dari perlindungan jalur perdagangan, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, keamanan kabel bawah laut, hingga perlindungan lingkungan laut.

Baca juga: Pemerintah cegah PHK di tengah geopolitik global

Agenda-agenda terkait hal-hal tersebut sering terdengar teknis. Padahal, dampaknya sangat politis dan ekonomis. Gangguan terhadap salah satunya dapat memengaruhi kepentingan nasional dalam skala besar.

Oleh sebab itu, persoalan terkait Indo-Pasifik semestinya tidak berhenti pada perkara siapa yang paling kuat di kawasan. Persoalan yang lebih relevan adalah menyangkut siapa yang mampu menjaga kawasan tetap terbuka, stabil, dan dapat diprediksi.

Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan perannya yang unik, yakni sebagai penjaga persimpangan yang memastikan arus interaksi tetap berjalan.

Baca juga: Diversifikasi pasar jadi kunci hadapi gejolak geopolitik global

Peran tersebut memang tidak bakal selalu menghasilkan sorotan sebesar manuver kekuatan besar. Namun, dalam dunia yang semakin dipenuhi rivalitas geopolitik, kemampuan menjaga keseimbangan sering kali jauh lebih berharga daripada kemampuan menciptakan kegaduhan.

Sudah barang tentu, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu jangkar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Dan peran semacam itu mungkin lebih penting daripada yang selama ini kita bayangkan.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.