Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar sering kali dipandang sebagai urusan para ekonom, bankir, atau pelaku pasar keuangan. Padahal, pergerakan rupiah sesungguhnya menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketika rupiah melemah, harga barang impor meningkat, biaya produksi naik, harga energi berpotensi terdorong lebih tinggi, dan ruang gerak dunia usaha menjadi semakin sempit.
Karena itu, setiap kali rupiah mencatat rekor pelemahan baru, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya apa yang terjadi di pasar global, melainkan juga apa yang sedang terjadi di dalam negeri.
Dalam dua tahun terakhir, rupiah kehilangan hampir 15 persen nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Dari sekitar Rp15.400 per dolar AS pada akhir 2023, nilai tukar menembus Rp17.500 pada pertengahan Mei 2026 dan berlanjut ke kisaran Rp17.900 pada akhir Mei.
Setiap pelemahan biasanya dijelaskan melalui berbagai faktor eksternal, mulai dari kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga gangguan jalur perdagangan energi global.
Penjelasan tersebut memang memiliki dasar yang kuat. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, mengapa tekanan yang sama sering kali menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap rupiah dibandingkan mata uang sejumlah negara tetangga?
Pertanyaan ini membawa semua pada isu yang lebih mendasar, yakni kualitas fondasi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar tidak selalu sekadar mencerminkan gejolak jangka pendek.
Dalam banyak kasus, ini juga menjadi cermin yang memantulkan berbagai persoalan struktural yang telah lama ada namun belum terselesaikan secara tuntas. Ketika kondisi global memburuk, kerentanan yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih mudah terlihat.
Salah satu indikator yang menarik untuk dicermati adalah asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Ketika realisasi pasar bergerak jauh di atas angka tersebut, muncul pertanyaan mengenai akurasi perencanaan dan kemampuan membaca perkembangan ekonomi global maupun domestik.
Perbedaan lebih dari Rp1.400 per dolar bukan sekadar selisih angka dalam dokumen anggaran, melainkan sinyal bahwa realitas bergerak lebih cepat dibandingkan proyeksi yang digunakan sebagai dasar kebijakan.
Ketergantungqn Energi
Pada saat yang sama, Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan energi yang cukup besar. Dengan kebutuhan impor minyak yang tinggi, setiap kenaikan harga minyak dunia secara otomatis meningkatkan kebutuhan devisa.
Ketika harga minyak melampaui 105 dolar AS per barel dan impor energi masih menjadi bagian penting dari kebutuhan nasional, tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar menjadi semakin berat.
Situasi ini menunjukkan bahwa isu energi bukan hanya persoalan ketahanan pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas makroekonomi.
Persoalan lainnya adalah struktur ekspor yang belum sepenuhnya bertransformasi menuju produk bernilai tambah tinggi. Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati keuntungan dari ekspor komoditas.
Namun, ketergantungan pada komoditas mentah membuat perekonomian lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas turun atau biaya impor meningkat, kemampuan menghasilkan devisa menjadi terbatas.
Dalam hal ini, hilirisasi bukan sekadar slogan pembangunan industri, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Pemerintah dan Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam. Bank Indonesia telah mengambil langkah melalui kenaikan suku bunga acuan dan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen serta upaya menarik arus modal asing melalui instrumen keuangan tertentu menunjukkan komitmen menjaga stabilitas rupiah.
Langkah tersebut bahkan berhasil menarik aliran dana portofolio asing dalam jumlah yang signifikan. Namun, kebijakan moneter memiliki keterbatasan yang tidak bisa diabaikan.
Modal yang masuk karena tertarik pada imbal hasil tinggi cenderung bersifat jangka pendek. Ketika kondisi global berubah atau muncul peluang yang lebih menarik di negara lain, modal tersebut dapat keluar dengan cepat.
Sementara itu, kenaikan suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha. Pengusaha UMKM yang mengandalkan kredit modal kerja sering kali menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Inilah dilema yang dihadapi banyak bank sentral di negara berkembang yakni menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan.
Ketidakpastian Geopolitik
Meski demikian, penting pula untuk menjaga perspektif yang seimbang. Pelemahan rupiah bukan fenomena yang sepenuhnya unik. Mata uang berbagai negara berkembang juga mengalami tekanan akibat tingginya suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik.
Namun, jika dibandingkan dalam jangka panjang, laju pelemahan rupiah terlihat lebih curam dibandingkan sejumlah mata uang regional. Fakta ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal memang berperan besar, tetapi faktor domestik turut menentukan tingkat kerentanannya.
Pelajaran yang dapat diambil dari berbagai negara adalah bahwa ketahanan nilai tukar tidak dibangun hanya melalui intervensi pasar atau kebijakan moneter.
Ketahanan tersebut lahir dari kombinasi disiplin fiskal, basis ekspor yang kuat, produktivitas industri yang tinggi, serta kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap impor strategis.
Negara yang berhasil memperkuat aspek-aspek tersebut cenderung lebih mampu menghadapi guncangan global tanpa mengalami pelemahan mata uang yang berkepanjangan.
Baca juga: Indonesia sebagai jangkar stabilitas Indo-Pasifik
Karena itu, diskusi mengenai rupiah seharusnya tidak berhenti pada angka kurs harian. Yang lebih penting adalah menjadikan pelemahan rupiah sebagai momentum evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi.
Penguatan kredibilitas fiskal, peningkatan investasi produktif, percepatan transisi energi, pengembangan industri bernilai tambah, serta perluasan basis ekspor merupakan agenda yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Upaya tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi justru di situlah letak pentingnya konsistensi kebijakan.
Maka rupiah yang melemah bukan hanya sebuah angka di layar perdagangan valuta asing, tetapi lebih pada sinyal yang mengajak bangsa ini untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih jujur dan menyeluruh.
Baca juga: Pemerintah cegah PHK di tengah geopolitik global
Setiap pelemahan menyampaikan pesan tentang kekuatan sekaligus kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Jika pesan itu dibaca dengan bijak, maka tekanan terhadap rupiah dapat menjadi pendorong lahirnya kebijakan yang lebih visioner dan berkelanjutan.
Sebab ekonomi yang tangguh bukanlah ekonomi yang tidak pernah menghadapi badai, melainkan ekonomi yang mampu belajar dari setiap guncangan dan mengubahnya menjadi peluang untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan.
*) Prof Perdana Wahyu Santosa* adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.
Pewarta : Prof Perdana Wahyu Santosa*)
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
