Jakarta, (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rapor program 100 hari bidang ekonomi dari Kementerian Keuangan seharusnya mendapatkan nilai biru.
"Seharusnya Kementerian Keuangan mendapatkan rapor biru," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, ada beberapa program ekonomi dari Kemkeu dalam program 100 hari yang telah terealisasi dengan baik, seperti bidang kepabeanan dengan mengubah pelayanan empat pelabuhan di Indonesia menjadi 24 jam sehari dengan jam kerja selama tujuh hari seminggu sebagai bagian dari perubahan besar dalam administrasi birokrasi.
"Itu telah terealisasi di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, serta di Makassar," ujarnya.
Kemudian pelaksanaan program National Single Window (NSW), yang baru saja diresmikan oleh Presiden Yudhoyono kemarin, agar para importir tidak lagi mengalami hambatan dalam memproses perijinan.
"Dengan adanya sistem baru ini mengurus perijinan bisa lebih cepat dan para importir juga dapat melacak (tracking) perijinan dokumen mereka," ujarnya.
Kemudian, menurut Menkeu, adalah pemerintah juga telah mengambil kebijakan yang terbarukan (renewable) mengenai ketahanan pangan dan energi.
"Saat ini dalam memenuhi ketahanan pangan dan energi , daya beli masyarakat naik dan kebutuhan listrik pun meningkat pesat, maka kita harus menghasilkan energi yang cocok (complied) sesuai dengan perubahan iklim," ujarnya.
Menurut dia, Kemkeu dalam 100 hari masa kerja pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid II juga telah menjaga kenyamanan masyarakat dengan menjaga harga-harga tetap stabil.
"Masyarakat tetap menginginkan adanya kestabilan harga dan pemerintah berusaha agar permintaan dan penawaran pasokan cukup serta tetap merasionalisasikan harga," ujarnya
Kemudian, pemerintah juga telah menyiapkan pembiayaan infrastruktur dengan kebijakan penjaminan dan land capping dengan mendirikan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang juga bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).
Menkeu juga mengingatkan dari beberapa program pemerintah yang telah dilakukan Kemkeu dalam program 100 hari nantinya dapat menjadi medio (gerbang) pembuka untuk menghantarkan kinerja hingga lima tahun mendatang.
"Sebuah pemerintahan tidak bisa diukur kinerjanya dalam waktu 100 hari," ujarnya.
Ia juga menyayangkan mengenai banyaknya berita program 100 hari bidang ekonomi yang tertutup oleh berita-berita politik sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai pelaksanaan realisasi program tersebut.
"Media hanya mengkapling berita tertentu seperti berita Century, bukan mengenai berita program 100 hari," ujarnya.
Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri juga mengatakan program 100 hari bidang ekonomi tidak dikomunikasikan dengan baik.
"Komunikasi pemerintah tidak seragam misalkan mengenai program ketahanan energi, pemerintah mengatakan akan merestrukturisasi BUMN dalam hal ini Pertamina secara menyeluruh, namun ternyata yang dilakukan hanya restrukturisasi pergantian direksi. Ini yang kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga memunculkan ekspektasi terlalu tinggi," ujarnya.
Ia mengatakan seharusnya program 100 hari bidang ekonomi dapat mendistribusikan kebijakan agar mendapat dukungan masyarakat.
"Lebih baik pemerintah melakukan kebijakan pahit dalam jangka pendek agar mendapatkan hasil yang manis dalam jangka panjang," ujarnya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
