Keputusan Rapat Pleno KPU bisa ditawar?

id KPU,Azmi Syahputra,Wahyu Setiawan

Keputusan Rapat Pleno KPU bisa ditawar?

Azmi Syahputra, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha).

Mataram (ANTARA) - Tertangkapnya Komisioner KPU wahyu Setiawan  oleh KPK pada Rabu lalu (8/1) yang menjanjikan PAW pada Harun Masiku salah satu politisi PDIP dengan cara suap sangat mencoreng lembaga penyelenggara pemilu, untuk ukuran dia yang belasan tahun jadi organ penyelenggara pemilu saja rentan terkecoh dan terima suap, integritas dan independensi yang digemborkan jadi runtuh.

Pintu masuk kejadian ini adalah produk keputusan dalam KPU, jika benar dan sudah final dirapat pleno kan dan dinyatakan nama seseorang sebagai Pengganti Antar Waktu berdasarkan regulasi dan Fakta, dimana pleno KPU telah menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin karena meninggal dunia.

Adapun dasar Riezky Aprilia terpilih sebagai PAW karena ia merupakan caleg dengan suara terbanyak kedua di bawah Nazarudin? Terus  kenapa lagi komisioner masih "mau berani mengubah" hasil rapat pleno KPU dan "mau diakali" dan dijanjikan pada Harun Masiku, ini masalah utamanya artinya keputusan di KPU masih bisa ditawar atau berubah?

Keputusan KPU tidak bisa sendiri, karena harus rapat dengan 5 komisioner dan minimal disetujui 4 komisioner, karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai  apalagi yang ditujukan pada individual (otomatis PAW jatuh pada nama caleg  suara terbanyak berikutnya), prosedur dan mekanismenya demikian, jadi final dan konkrit , tentunya karena sudah tahu demikian wahyu Setiawan sebagai komisioner tidak bisa main sendiri? 

Karenanya patut diduga  ada keikutsertaan komisioner lain, karena dia tidak mungkin dapat merubah keputusan dalam pleno sendiri harus ada peran dan persetujuan komisioner yang lainnya , karena keputusan di KPU itu sifatnya kolektif.

Lagi lagi setelah OTT terbuka motifnya,  bahwa semua dapat dilakukan oleh Wahyu Setiawan  karena ada  permintaan uang senilai 900 juta  sebagai uang operasional guna membantu dalam mewujudkan penetapan salah satu politisi menjadi anggota DPR dengan cara Penggantian Antar Waktu(PAW)   periode 2019-2024, inilah yang diduga  akan dikemas oleh yang bersangkutan pada anggota komisoner lain atau pada  pihak yang dianggap terkait dalam pengurusan PAW tersebut sehingga muncul permintaan uang operasional ,saya menyebutnya "proyek ongkos" , "penipu kena tipu ",..ya jadilah OTT ini.

Nilai uang  yang disepakati dan komitmen menjanjikan ini, harus dikejar dan digali oleh penyidik termasuk hasil rapat pleno KPU, dokumen rapat dan daftar hadir rapat KPU dan dukungan administrasi sekretariat, disinilah menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan unsur  kesengajaan, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan ia tahu resikonya termasuk adanya dugaan tindak pidana penyertaan  karena pekerjaan ini baru bisa terjadi.

Kalau ada dukungan atau keterlibatan dari unsur komisioner kpu lainnya untuk berkehendak yang sama, menyetujui dalam rapat pleno, jadi penyidik harus mengejar pelaku orang yang punya keinginan yang sama atau orang menyuruh melakukan, dan orang orang yang turut serta dalam perkara suap ini demi menjaga kemandirian dan integritas, jujur dan adil  lembaga KPU. 

Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha)
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar